Kholid: Jangan Ada Rekayasa Hasil Survei
 |
|
Bupati OKU Timur HM
Kholid MD
|
OKUT Martapura oganpost.com–Bupati OKU Timur HM Kholid MD meminta kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tidak melakukan rekayasa terhadap hasil sensus ekonomi ataupun survei lainnya.
Terutama mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan berpengaruh terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Data hasil survei yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini BPS harus benar-benar valid dan saya tekankan untuk tidak melakukan rekayasa terhadap hasil survey tersebut,karena salah satu acuan pencanangan pemerintah dalam melakukan pembangunan adalah hasil survey tersebut,”katanya.
Jika hasil survei yang dilakukan tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, lanjut Kholid, maka pencanangan yang akan dilakukan pemerintah akan bisa dan tentunya akan salah dan tidak tepat sasaran karena antara acuan dengan kenyataan tidak sama,”Angka survei harus benar-benar valid karena ini untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat nantinya,program pemerintah akan benar-benar tepat sasaran dengan hasil survey yang valid dan tidak mengada-ada,” tegasnya.
Dikatakan Kholid, tolak ukur keberhasilan suatu daerah dilihat dari IPM yang meliputi pendidikan, penghasilan masyarakat dan pembangunan daerah jika data yang diperoleh dalam sensus tidak valid maka perencanaan pembangunan selanjutnya akan timpang dan tidak akan tepat sasaran.(yusuf)
Terutama mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan berpengaruh terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Data hasil survei yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini BPS harus benar-benar valid dan saya tekankan untuk tidak melakukan rekayasa terhadap hasil survey tersebut,karena salah satu acuan pencanangan pemerintah dalam melakukan pembangunan adalah hasil survey tersebut,”katanya.
Jika hasil survei yang dilakukan tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, lanjut Kholid, maka pencanangan yang akan dilakukan pemerintah akan bisa dan tentunya akan salah dan tidak tepat sasaran karena antara acuan dengan kenyataan tidak sama,”Angka survei harus benar-benar valid karena ini untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat nantinya,program pemerintah akan benar-benar tepat sasaran dengan hasil survey yang valid dan tidak mengada-ada,” tegasnya.
Dikatakan Kholid, tolak ukur keberhasilan suatu daerah dilihat dari IPM yang meliputi pendidikan, penghasilan masyarakat dan pembangunan daerah jika data yang diperoleh dalam sensus tidak valid maka perencanaan pembangunan selanjutnya akan timpang dan tidak akan tepat sasaran.(yusuf)
%20oki.png)
No comments