Kemenkeu Siapkan Rp8,2 T untuk Bansos Pangan Ramadan

Kemenkeu menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bansos pangan jelang Ramadan berisi beras, telur dan ayam. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan sosial (bansos) pangan jelang Ramadan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan angka itu merupakan perkiraan sementara, yang akan ditagihkan oleh Bulog selaku penyedia pangan.

Bansos pangan itu akan diberikan dalam bentuk beras, telur dan daging ayam. Bantuan tersebut akan diberikan untuk tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras, serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Isa menyebut bansos itu bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengumumkan bansos pangan akan diberikan selama tiga bulan dalam bentuk beras, telur dan daging ayam.

Menurut Airlangga, bansos ini perlu diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Adapun saat ini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah.

"Ini sedang diatur regulasinya, akan diberikan dalam tiga bulan, terutama pada desa-desa yang mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan pangan non tunai," ujar Airlangga dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3) lalu.(CNN Indonesia)