Pemkab OKI Siapkan Lelang Jabatan untuk Delapan Posisi JPT Pratama Tahun 2025

Foto : Kantor BKPSDM OKI

OGAN KOMERING ILIR, oganpost.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan menyelenggarakan seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemerintahan pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM OKI, Antonius Leonardo, dalam keterangannya kepada media.

Menurut Antonius, pada awalnya terdapat enam jabatan yang direncanakan untuk diisi melalui seleksi terbuka. Namun, seiring adanya dua pejabat yang akan memasuki masa pensiun hingga Desember 2025, jumlah formasi bertambah menjadi delapan.

“Awalnya ada enam jabatan, tapi karena ada tambahan dua yang pensiun sampai Desember nanti, totalnya menjadi delapan,” jelas Antonius Leonardo, Selasa (11/6/2025).

Adapun delapan posisi JPT Pratama yang akan dilelang adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),
3. Sekretaris DPRD (Sekwan),
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),
6. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD)
7. Kepala Dinas Pertanian (akan pensiun),
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (akan pensiun).

Pelaksanaan seleksi direncanakan berlangsung pada rentang bulan Juli hingga Agustus 2025. “Diperkirakan pelaksanaannya mulai bulan tujuh atau delapan,” tambah Antonius.

Pemerintah Kabupaten OKI telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk proses lelang jabatan ini. Pansel terdiri dari lima orang, yakni Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM OKI, serta tiga akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) yang berkompeten di bidangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Antonius juga menyampaikan bahwa belum ada pejabat yang mengajukan pensiun dini hingga saat ini. Namun, pihaknya juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja pejabat yang telah menjabat dalam waktu yang cukup lama.

“Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan OKI yang sudah menjabat hampir lima tahun. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan penyegaran organisasi,” ungkapnya.(RIO)