Wah ! Bupati Ilyas Diminta Turun Tangan, Pejabat Ini Sewenang - Wenang Kelola Dana BPJS ?


Kepala Dinkes Ogan Ilir, dr.Siska
OI Inderalaya oganpost.com-Setelah sebelumnya laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak Dinkes Kabupaten Ogan Ilir (OI) terkait potongan honorarium dana klaim asuransi sebesar 20 persen mencuat, kini instansi yang membidangi kesehatan tersebut dituding telah melakukan pengambil alihan kegiatan anggaran secara sepihak.

Tidak tanggung-tanggung, pihak Dinkes OI diduga telah mengambil alih dana klaim BPJS yang ada ditiap Puskesmas se-OI mencapai 30 persen. Dana tersebut didalam petunjuk tekhnisnya dipergunakan untuk membeli alat habis pakai medis yang semestinya dikelola pihak Puskesmas. Namun kenyataan dilapangan, pihak Dinkes OI mengambil alih secara sepihak dana tersebut dan mengelolanya sendiri.

"Benar pak, dana klaim BPJS yang dicairkan terbagi 70 persen untuk honor pekerja medis dan sisanya 30 persen untuk dibelanjakan alat habis pakai medis. Namun yang menjadi keluhan kami, pihak Dinkes secara sepihak memotong 30 persen dana tersebut dan mengelolanya sendiri. Sedangkan alat habis pakai yang diberikan banyak tidak sesuai," ujar salah satu pegawai Puskesmas yang dirahasiakan namanya.

Masih menurut dia, saat ini dirinya juga mempertanyakan dana klaim BPJS yang telah dipotong pihak Dinkes selama 3 bulan terakhir. Sedangkan alat habis pakai medisnya belum diserahkan seunit pun kepuskesmas tempat dirinya bekerja.
"Ya jangan-jangan uang tersebut dipakai untuk pribadi. Kita tidak bisa mempermasalahkan hal ini secara terang-terangan, karena menyangkut pekerjaan kita hanya sebatas bawahan," bebernya.

Lebih lanjut, pihaknya juga sempat berkonsultasi terkait hal ini kepada wakil rakyat yang ada di DPRD OI. Menurut dia Kepala Dinkes OI saat ini tampak sewenang wenang terhadap bawahan, dirinya pun berharap Bupati  OI, Ilyas Panji Alam dapat mengambil langkah tegas.

Sementara anggota DPRD OI Afrizal saat diminta tanggapannya terkait hal ini mengaku juga telah mendapat informasi terkait hal ini. Namun menurut wakil rakyat dari Dapil III itu, info yang diterimanya mengatakan Kepala Puskesmas yang berada di Dapilnya tidak adil terhadap pembagian dana klaim BPJS. "Terkait hal lain akan saya cari tahu lagi kebenarannya," katanya.

Terpisah, Kepala Dinkes OI, dr.Siska terkesan menghindar saat akan dikonfirmasi perihal ini, dirinya buru-buru keluar ruangan kantornya setelah tahu awak media menunggunya. "Kagek bae yo, lain kali, aku lagi ado gawe nak kepalembang," singkatnya seraya menaiki mobil.

Saat ini peserta BPJS dibumi caram seguguk mencapai 212 ribu peserta, atau lebih kurang 50 persen dari jumlah penduduk. Sementara biaya yang dikeluarkan pihak BPJS kepuskesmas yang ada berkisar Rp 4500 - Rp 6000 per peserta, tergantung jumlah pekerja medis yang ada.

"Puskesmas Pemulutan Induk memiliki peserta terbesar, senilai Rp 96 juta kita bayarkan dalam tiap bulannya paling lambat tanggal 15. Untuk rekening memang diatasnamakan puskes setempat, namun tetap melalui pihak Dinkes OI dalam proses penarikannya," kata Kepala BPJS OI, Djakfar saat dihubungi via selulernya.

Dirangkum media ini, untuk 212 ribu peserta yang ada, lebih kurang Rp 1 Milyar dikucurkan pihak BPJS dalam tiap bulannya. Berarti sejumlah Rp 300 juta dikelola pihak Dinkes OI dalam tiap bulan untuk belanja habis pakai, dan Rp 3,6 Milyar dalam setahun. Tentu dana yang cukup funtastis, sedang pengelolaannya sudah pasti jarang diketahui khalayak.(frd)

1 comment:

  1. Gabung yuk di F*a*n*s*B*E*T*T*I*N*G
    Ini pin bbmnya 5ee80afe :D

    ReplyDelete

Powered by Blogger.