Direktorat Binmas Polda Sumsel Adakan Rakor Pencegahan Ormas Radikal di Sumatera Selatan

PALEMBANG oganpost.com-Untuk mengantisipasi berkembangnya Ormas Radikal yang mengancam keutuhan NKRI Direktorat Binmas Polda Sumsel mengadakan Rapat Koordinasi di musim cafe Hotel Swarna Dwipa Palembang(16/10/2018)

Dalam kesempatan tersebut Direktur Binmas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Moch Son'ani Yang diwakili oleh Wadir Binmas AKBP. M. Hidayat Sik. SH. MH dalam sambutanya mengatakan  bahwa saat ini perkembangan ormas radikal di Indonesia begitu marak dengan berbagai macam organisasi seperti ada yang berafiliasi dengan ISIS, JAD dan JAT untuk itulah kita dari Binmas Polda Sumsel menggelar Rakor ini guna menekan perkembangan Organisasi tersebut dan berkembangnya isu PKI di Bumi Sriwijaya.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajak semua elemen masyarakat agar dapat berperan serta dalam memerangi dan menginformasikan  tentang keberadaan organisasi radikal tersebut ke Polda Sumsel.

Ketua Panitia acara AKBP. Yunizar mengatakan rakor ini melibatkan beberapa stake holder seperti Kominda, Kesbangpol, Ormas, dan Tokoh Pemuda serta Instansi terkait lainya dan ada sekitar 30 undangan yang hadir.

Selain itu rakor ini bertujuan untuk mendata dan mendeteksi ada berapa ormas yang terdaftar baik melalui Binmas Polda Sumsel maupun Kesbangp ol Provinsi Sumsel.

Plt. Kaban Kesbangpol Sumsel Fitriana S.sos.M si. ketika diwawancarai mengatakan bahwa untuk pendeteksian organisasi radikal saat ini di sumsel sejauh ini belum menemukan organisasi radikal yang mendaftar di Kesbangpol Provinsi Sumsel.

"Untuk saat ini sudah ada 815 ormas di Sumsel yang mendaftar di Kesbangpol Sumsel hal ini sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 57 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran ormas dan semua SKT (Surat Keterangan Terdaftar) itu semua Kemendagri yang mengeluarkannya,"terangnya.

Dikatakan dia tugas Kesbangpol Provinsi Sumsel hanya memverifikasi keberadaan ormas benar apa tidak alamatnya, mengenai strukturnya bergerak di bidang apa.

"Kemudian apabila ormas tersebut sudah mendaftar ke Kesbangpol maka kita akan membuatkan Surat Tanda Lapor (STL) dan apabila sudah dikeluarkan ijin operasional oleh Kemendagri maka ormas tersebut harus juga melapor ke Kesbangpol apabila ormas tersebut akan beroperasi di Wilayah Sumsel,"terangnya.

"Mengenai SKT yang sudah habis masa berlakunya wajib mendaftar ulang ke Kesbangpol untuk diverifikasi ulang agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang,"tambahnya.

Kemudian, Fitriana juga menghimbau kepada ketua ormas di Sumsel yang belum mendaftar dirinya mempersilahkan untuk segera mendaftarkan ormasnya ke Kesbangpol Provinsi Sumsel untuk segera di data dan diberikan pembinaan untuk besinergi dan mendukung program  Pemerintah menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini,(are)