O-News Sport



PALEMBANG, onews - Perseteruan yang terjadi antara massa Peduli Lingkungan dengan PT. PUSRI akhirnya menemukan titik terang. Meski sempat diwarnai aksi kericuhan namun hal tersebut dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan pihak PT. Pusri dengan menggelar diskusi bersama untuk mencapai kata sepakat.

Koordinator Dewan Lingkungan LSM dan Ormas Peduli Lingkungan PT Pusri, Suparman Roman mengatakan ada 13 kebijakan Pusri yang dinilai tidak sesuai, bahkan melanggar aturan yang berlaku.

Salah satu yang dipertanyakan, Suparman Roman, yakni terkait dengan beasiswa yang dikucurkan Pusri ke sekolah.”Seharusnya penyaluran Bea Siswa ini bukan melalui kepala sekolah namun komite, dulu saya yang mempelopori pengajuan bea siswa, namun tidak merasa komite yang menerima, dan ini sudah jelas melanggar,” katanya, Kamis (14/12/2017).

Bahkan, kata dia ironisnya Pusri tidak pernah transparan terkait pengelolaan dana PKBL dan CSR yang berhubungan dengan masyarakat lingkungan.

Selain itu, tambah mengenai sistem tender pengelolaan pengadaan dan jasa khususnya mekanisme prosedur tender, hingga menuntut pertanggung jawaban pengelolaan limbah B3 (katalis) yang selama ini memanipulasi pemahaman publik.

“Banyak warga sudah memiliki badan hukum untuk mengikuti tender, bahkan telah mengkuti prosedur, namun ntah kadang tidak bisa maju karena kalah soal harga dengan anak perusahaan Pusri,”paparnya.

Bukan itu saja, paparnya, PT Pusri belum menyelesaikan pembebasan lahan green barrier tahun 2004 “Kami menuntut mengganti posisi jabatan manajer PKBL dan juga transparansi tentang pola rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pusri,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya menggugat sistem monopoli yang dilakukan PT Pusri yang mematikan kesempatan para pengusaha kecil dan juga kebijakan profit oriented dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit PT Pusri.

“Intinya Pusri tidak profesional dalam menjalankan senjumlah kebijakan, mulai dari tender pengerjaan, limbah pabrik, hingga terendus penyaluran beasiswa yang melanggar ketentuan,”paparnya.

Bukan itu saja, pihaknnya menuntut manajemen melibatkan unsur masyarakat dalam kebijakan publik menggugat PT Pusri yang memberlakukan penilaian pembinaan masyarakat lingkungan berdasarkan ring.

“Kami menuntut transparansi dalam proyek kelistrikan STG, meminta PT Pusri memberlakukan rehabilitasi terhadap lingkungan akibat berbagai pembangunan fisik pusri hingga menuntut adanya rumusan, fase pelaksanaan dan pengawasan program CSR,” katanya.

Sementara itu, Humas PT. Pusri Rustam Effendi mengatakan kepada wartawan bahwasannya mengenai program beasiswa akan di cek kembali karena di dalam perjanjian antara PT. Pusri dengan sekolah itu ada pencantuman nomor rekening.

"Itu yang ada setahu kami yang memegang ada di komite sekolah nanti akan kita cek dan klarifikasi ulang perihal bantuan beasiswa tersebut namun demikian berdasarkan data-data yang kami peroleh bahwa konfirmasi transfer uang yang diberikan itu masing-masing setelah disetujui oleh sekolah itu langsung ke penerima terkait dan langsung ke rekening sekolah dan komite," jelasnya.

Lanjutnya, apabila tidak sesuai dengan prosedur maka akan kita lihat dulu, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi akan kita cek dan klarifikasi apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan dan menurut kami itu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang ada dan kita sangat selektif sekali dalam memberikan bantuan tersebut.

Sementara Manajer PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Hery Suwarsono saat diwawancarai menerangkan bahwasanya jumlah dana beasiswa yang disalurkan sebesar 206 Juta dan masing-masing sekolah mendapatkan bantuan.

"Untuk SMP senilai 17.850.000 per semester yaitu SMP Jadiyah, sementara untuk SMA Dharma Bhakti sebesar 17.850.000 dan SMAN 5 Palembang 63.750.000 per semester, ini bertahap jadi kalau kerjasamanya dengan Kepseknya kemudian Kepala Sekolah itulah yang nantinya memberikan kepada komite sekolahnya," terangnya.

Menurutnya program tersebut sudah tepat sasaran dikarenakan diperuntukkan untuk Beasiswa Prestasi dan Beasiswa bagi yang tidak mampu. "Program ini sudah berjalan sudah lama yaitu dari anaknya sekolah SMA sampai Tingkat Perguruan Tinggi," tutupnya.

Selain itu menurut Asep Kurnia Hidayat bahwa Kajian dari K3LH terkait masalah limbah sudah selesai. "Apa yang dituntut oleh warga yaitu Katalis sudah diselesaikan dengan Kementerian LHK dan menurut ahli tidak mengandung lagi B3. Pihak berwenang menyatakan sudah ada penyelesaian dan kronologinya ketika ada isu katalis di tanah sejak itu juga kami pro aktif dan konsen terhadap lingkungan sekitar," jelasnya. (are)


MUBA, onews - Dalam rangka cipta kondisi menghadapi operasi lilin 2017, Polres Muba beserta Polsek jajaran Polres Muba memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan dengan kerelaan apabila memiliki senjata api rakitan (senpira).

Dari himbauan yang telah dilakukan Polres Muba bersama Polsek jajaran, Polsek Babat Supat menerima serahan tiga pucuk senjata api rakitan laras pendek dari saudara Rusdi (35) warga dusun 1 desa Gajah Mati dan saudara Hanafia (45) warga dusun 7 desa Gajah Mati kecamatan Babat Supat melalui kadus dusun 1 desa Gajah Mati Wahyudi, Kamis (14/12/2017) sekira pukul 11.00 wib di halaman Mako Polsek Babat Supat.
 
Penyerahan senpi rakitan laras pendek tersebut diterima langsung oleh kanit reskrim Polsek Babat Supat Ipda Sujana.

Kapolres Muba melalui Kapolsek Babat Supat Iptu Zanzibar menerangkan bahwa Polres Muba terkhusus Polsek Babat Supat mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kerelaan masyarakat dengan kesadaran menyerahkan senjata api rakitan ke Polsek Babat Supat, 
 
"Kepada warga masyarakat lainnya saya menghimbau apabila memiliki senjata api rakitan agar dengan kerelaannya menyerahkan senpi rakitan tersebut," tutupnya.(sof).
Suasana Lokakarya dan Fokus Group Diskusi (FGD) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (14/12).


MUBA, onews - Nasib Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba tampaknya mulai menemukan titik terang, Peraturan yang membatasi Pemerintah Daerah untuk membiayai Akper yang berdiri sejak tahun 2002 tersebut tidak membuat Pemkab Muba berdiam diri untuk tetap bisa memajukan Akper tersebut. Akper Pemkab Muba yang mengakomodir mahasiswa berpestasi dan berasal dari keluarga pra sejahtera mulai dilirik oleh Kementerian Kesehatan dan perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya (Unsri). 
 
"Ada beberapa opsi yang sudah disiapkan agar Akper Pemkab Muba ini tetap bisa berjalan, dan di tengah persiapan, Kemenkes dan Unsri siap untuk mengelola Akper Pemkab Muba ini dan nanti diharapkan Pemkab tetap turut serta membiayai kebutuhannya," ujar Plt Sekda Pemkab Muba, Drs H Apriyadi MSi di sela Lokakarya dan Fokus Group Diskusi (FGD) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (14/12). 
 
Dijelaskan, Akper Pemkab Muba akan terus diupayakan tetap berjalan dan diharapkan bisa menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional. "Usaha terus dilakukan supaya Akper ini bisa terus berlanjut, Pemkab Muba menaruh harapan besar dengan SDM Akper Muba yang sudah berjalan selama ini," urainya. 
 
Sementara itu, Wakil Rektor IV Unsri Muslim PhD mengungkapkan secara kesiapan Unsri siap untuk melaksanakan merger atau penggabungan pengelolaan Akper Pemkab Muba ke Unsri. "Teknisnya akan kita diskusikan, Akper Pemkab Muba ini sudah berjalan sangat baik sangat sayang kalau dibiarkan, bisa jadi nanti Pemkab Muba tetap membiayai melalui program beasiswa khusus mahasiswa asal Muba," ungkapnya. 
 
Pada kegiatan Lokakarya dan Fokus Group Diskusi (FGD) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 tersebut juga dihadiri beberapa narasumber yakni diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek-Dikti, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (APTIKESDA) Pusat, dan Universitas Sriwijaya untuk duduk bersama mencari solusi kelanjutan Akper Pemkab Muba. (sof)


PALEMBANG, onews - Dalam upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan event politik pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel menggelar sosialisasi tahapan pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, serta penandatanganan MoU dengan 28 stakeholder di Aula KPU Sumsel, Rabu (13/12).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Aspahani, Ketua KPU Provinsi Sumsel tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari dunia pendidikan, media massa dan elektronik dan instansi lainnya.

Aspahani SE dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi dan MoU yang dilakukan KPU Sumsel bersama stakeholder terutama di dunia pendidikan dan media ini bertujuan untuk meningkatkan informasi terkait pilkada dan pemilu kepada masyarakat.

"Kegiatan sosialisasi ini adalah bagian kesadaran dari KPU Sumsel sebagai penyelenggara pilkada dan pemilu yang juga membutuhkan dukungan pihak lain agar penyelenggaraan pilkada dan pemilu dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

"MoU ini sifatnya luas, bukan hanya kontrak bisnis, namun lebih kepada pelayanan masyarakat. Untuk kegiatan yang membutuhkan dana tentu akan kita bantu dan diinformasikan secara merata," sambungnya.

Mengenai instansi lain yang belum menjalin kerjasama, KPU Sumsel siap menggandeng. KPU mengakui sangat membutuhkan peran penting dari seluruh stakehonder agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.

"Hari ini baru 28 stakeholder. Yang belum akan dievaluasi lagi. Karena kerjasama yang kita jalin bukan hanya ikatan awal saja," tuturnya.

Ditambahkan dia, untuk kesiapan pilkada jika dilihat dari segi anggaran saat ini angka wajib untuk penyelenggaraan pilkada yang didapat KPU Sumsel yakni Rp. 318 Milyar dari sebelumnya yang diajukan Rp. 441 Milyar. Kendati demikian KPU Sumsel akan mengupayakan sosialisasi dengan berbagai cara demi suksesnya Pilkada 2018.(are)
 
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang menyerahkan hasil penataan batas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 
Kayuagung OKI, onews - Kabar baik bagi warga Ogan Komering Ilir (OKI) yang menggunakan kawasan hutan baik untuk pemukiman maupun mata pencaharian sebab Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Kabupaten OKI akan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan tersebut.

Tidak tanggung-tanggung kawasan yang akan diputihkan dalam penataan batas itu seluas 8.753,62 hektar terdiri dari kawasan hutan lindung Sungai Lumpur Mesuji, Hutan Produksi Simpang Heran Beyuku, Hutan Produksi Mesuji IV dan Hutan Produksi Way Hitam Mesuji.

Kawasan hutan tersebut tersebar di 5 kecamatan di Pesisir Timur OKI antara lain Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Air Sugihan dan Mesuji/Mesuji Makmur.

Penataan batas kawasan hutan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten OKI untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan kepada masyarakat yang menempati/bertempat tinggal di dalam kawasan hutan.

Bupati OKI H. Iskandar, SE melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S.Pd MM saat menerima audiensi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang di Kantor Bupati OKI, Senin, (11/12) mengatakan, pemutihan sepanjang 8.753,62 hektar di HL dan HP di kawasan pesisir timur dan Mesuji/Mesuji makmur Kabupaten OKI dilakukan demi kepentingan masyarakat.

"Alhamdulilah ada 8,7 ribu hektar se Kabupaten OKI yang akan diputihkan kepada masyarakat, dan tanah tersebut ditempati oleh masyarakat adat, kelompok tani dan masyarakat transmigran, sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat," kata H. Husin,

Perubahan status kawasan ini menurut Husin semakin memudahkan upaya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengentaskan masyarakat pesisir timur dari keterisolasian melalui akses jalur darat maupun pelabuhan internasional.

“cita-cita dan harapan Bapak Bupati semakin dimudahkan untuk membuka akses ke wilayah pesisir baik melalui jalur darat bahkan impian pelabuhan samudra di OKI semakin mudah terwujud” Tambah Sekda Husin.

Dalam acara itu, Manifas Zubayr Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang menyerahkan hasil penataan batas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
“Ini kabar baik bagi masyarakat Kabupaten OKI, kepastian hukum ini tentunya yang ditunggu-tunggu masyarakat. Hari ini kami serahkan kepada Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti” Ujar Kepala BPKH Wilayah II.

Pelepasan kawasan hutan di wilayah Pesisir Timur OKI didasari oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 866/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Pratama Suryadi, SP mengatakan kebijakan pemuithan lahan termasuk dalam reformasi agraria tersebut ditetapkan melalui payung hukum yang kuat.
“Secara defacto masyarakat sudah tinggal di sana. Tapi karena kawasan hutan, mereka tidak dapat hak apa pun. (Aturan) itu yang nanti akan dikeluarkan, sehingga nantinya masyarakat yang tidak punya tanah akan diakui tanahnya,” kata Pratama.

Pratama mengatakan pemutihan lahan ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan, utamanya di dalam kawasan pemukiman. Nantinya hasil kegiatan pemutihan melalui penataan batas ini akan disampaikan kepada masyarakat desa secara langsung. (rel)


Kayuagung OKI, onews - Untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab sosial di kalangan pemuda serta membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan kegotong-royongan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menggelar acara Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) 2017 serta peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Selasa (12/12/2017).

Kegiatan yang dikomandoi oleh Ketua Karang Taruna OKI Maulidini SKM itu diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa bersih sungai Komering dan fogging di wilayah kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung.

Ketua Karang Taruna, Maulidini SKM mengatakan, selain bertujuan untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab sosial di kalangan pemuda. Juga bertujuan untuk membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan kegotong-royongan.

“Karena Karang Taruna merupakan wadah sosial kemasyarakatan, yang mempunyai tugas membantu pemerintah didalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Ini termaktub dalam Permensos no 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna,” ucapnya.

Oleh karena itu, sambung Dini-sapaan akrabnya, dengan adanya kegiatan ini, diharap dapat memupuk rasa gotong royong, membangun semangat para pemuda dan memupuk rasa kebersamaan para pemuda-pemudi di Kabupaten OKI.

Sementara Abu Nawas, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinsos OKI berharap agar kedepan gerak kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten OKI.

"Mudah-mudahan kedepan gerak kita ini akan mudah dilaksanakan di kelurahan-kelurahan dan umumnya kecamatan kota Kayuagung, tentunya apa yang telah kita laksanakan mudah-mudahan menjadi suri tauladan bagi masyarakat Kayuagung,“ harapnya.

Sedangkan Lurah Kedaton, Abdulah Sahri dalam kesempatan itu mengaku senang dengan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna.

"Terimakasih kepada seluruh anggota Karang Taruna OKI, Dinsos OKI, dan Dinkes OKI, karena telah melaksanakan gerakan bersih-bersih dan fogging di Kelurahan Kedaton. (andi/dhi)
Bunga Citra Lestari. Foto detik.com

JAKARTA, onews - Bunga Citra Lestari tampil seksi dan menawan kala menghadiri acara di kawasan Kebon Jeruk. Ia tampak kasual dengan jaket merah serta celana hitam.(detik)