O-News Sport

Pemerintah Kabupaten Banyuasin
BANYUASIN oganpost.com-Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).

Dan aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia, mengingat CMS yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta.

Launching CMS SP2D Online dan Terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di laksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9)2021) dengan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM. 

Dan juga penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.

Disaksikan oleh Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH, Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin, Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu, Kepala BPKAD Banyuasin Subagio, dan Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System' (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.

Dari awal dilantik terang Askolani, dirinya bersama Wabup H Slamet menginginkan ada perubahan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin   sesuai dengan tagline Banyuasin Bangkit. Maka Kepala OPD dan Camat harus memiliki terosan dan inovasi.

" Launching CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan
MPN merupakan Inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat, dan Alhamdulillah dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa, "tegas Bupati Inovatif ini.

Dijelaskan Bupati Askolani, Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah,  terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara (MPN).

Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh bank Sumsel Babel.  Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga.

Dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan Pengecekan secara realtime baik itu rekening,  Informasi SP2D yang real-time dan tentu Mengurangi kesalahan transaksi

" CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas, "terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development

Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.

Diharapkan dengan adanya transaksi yang real-time, proses rekonsiliasi pajak pusat antara Pemkab Banyuasin dengan pihak KPP Pratama Sekayu dan KPPN Sekayu lebih cepat dilakukan, sehingga saksi penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tidak terjadi.

" Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank SumselBabel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara, "katanya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasn satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D Online yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). 

" Ini langka maju dari Pak Bupati Banyuasin beserta jajarannya, kami dari Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi sekali. Dan perlu diketahui Kabupaten Banyuasin sama dengan DKI Jakarta karena sama-sama sudah terintegrasi antara CMSnya dengan MPN,"tegasnya.

Dijelaskan Lidya, dengan aplikasi ini maka akan mempermuda tatakelola Keuangan yang semakin cepat dan akurat mengurangi resiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai penyeluruh. 

" Dan Banyuasin siap-siap akan menjadi daerah tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN, "katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM mengatakan penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.

Karena sejalan dengan perkembangan dan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu, dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin banyak, serta dituntut untuk cepat dan tepat. Maka pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan terobosan dan inovasi agar pengelolaan dana pemerintah dilakukan secara digital dan non tunai agar proses pengelolaan keuangan daerah dapat dengan muda merekam data dengan menggunakan suatu sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi, sehingga data yang tersedia dicatat dan dilaporkan secara valid diterima oleh pengguna infomasi.

Dengan dilakukannya percepatan proses penerapan CMS SP2D Online oleh Pemkab Banyuasin dengan Bank Sumsel Babel  dalam menunjang proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel transparan, efektif dan efisien. Diharapkan mampu untuk memenuhi persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak. "Kami dari BPKP berharap dengan dilaunchingnya CMS SP2D Online Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan terkoneksi dengan Aplikasi MPN milik Kemenkeu, dapat mendorong Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Sumsel untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh, "harapnya. 

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara. 

"Kami Bank SumselBabel sebagai penyedia layanan keuangan siap memberikan layanan yang terbaik dan siap mensukseskan, hal ini sesuai dengan permintaan Pak Bupati Askolani setiap rapat RUPS,"katanya(SMSI Banyuasin)
OKI KAYUAGUNG oganpost.com-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus berupaya menguatkan budaya anti korupsi dilingkungan pemerintah daerah dan sekolah di Bumi Bende Seguguk. Upaya tersebut salah satunya dengan mensosialisasikan peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di Lingkungan Pemkab OKI

"Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari perhatian dan fokus kita terhadap yang namanya gratifikasi di lingkungan Pemkab OKI,"ujar Inspektur Kabupaten OKI Endro Suarno, S.Sos, M.Si pada acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada lingkungan pendidikan di wilayah Kabupaten OKI, bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Selasa (28/9/21) 

Endro menyebut Gratifikasi sendiri memang mempunyai pengertian yang netral yaitu semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN), tetapi ada beberapa kriteria gratifikasi yang dilarang diantaranya yang diterima berhubungan dengan jabatan dan gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yag berlaku, kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/wajar,“Hal inilah yang termasuk dilarang,”terangnya.

Endro menerangkan bahwa pemahaman anti korupsi harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak yang merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan

"Pelajar sebagai penerus di masa depan harus paham bahwa tindakan gratifikasi merupakan tindakan yang melanggar peraturan, budaya anti korupsi sejak dini harus ditanamkan di dalam diri setiap pelajar,"tegas Endro
.
Endro juga mengatakan bahwa setiap sekolah harus memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi

"Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi.selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi,"jelasnya.

Pada kesempatan itu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten OKI juga menyerahkan apresiasi dan surat keputusan dari Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KP) RI kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas pelaporan gratifikasi. 

“Kami menyampaikan surat putusan dan apresiasi dari pimpinan KPK RI atas laporan gratifikasi yang diterima oleh ASN dilingkungan Diskominfo OKI,”ungkap Endro.(red) 
MUBA SEKAYU oganpost.com-Anggota Polsek Bayung Lencir bersama Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin (Muba) berhasil menangkap Yanto yang merupakan pelaku penambang atau pengeboran minyak ilegal (Ilegal Driling).

Ia ditangkap saat melakukan aktivitas ilegal driling di wilayah KM B 20 PT BPP Sako Besar Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Pada Sabtu (25-09) sekitar pukul 17:00 wib.

"Saat dilakukan penggerbekan terhadap tersangka berinisal Y (Yanto) warga Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir ini, dirinya sedang melakukan pengeboran atau aktivitas ilegal driling di wilayah tersebut,"ujar Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH SIK MSi saat memimpin press rilis di Mapolres Muba, Selasa(28/09).

Sambung Alamsyah, dalam penggerbekan pada Sabtu (25/09) yang lalu,selain berhasil mengamankan tersangka, anggota dilapangan turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang sudah di modifikasi, 1 buah pipa besi canting sepanjang 6 meter, 1 buah tameng penggulung tali,1 set katrol dan minyak hasil ilegal driling. 

"Tersangka Y sendiri mengaku baru melakukan aktivitas ilegal driling,saat ini tersangka sudah kita amankan di Mapolres untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,"ucap Alamsyah.

"Terhadap tersangka akan kita jerat pasal 52 UU No 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 7 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun,"tambahnya. 

Ditegaskan Alamsyah, terkait kasus ini pihaknya akan melakukan pendalaman kembali,"Ya kasus ini akan kita dalami kembali,"tutur Alamsyah.

Sementara itu, tersangka Yanto mengaku baru satu minggu bekerja melakukan pengoboran minyak atau aktivitas ilegal driling itu.

"Aku baru seminggu bekerja pak aku dapat upah sebesar Rp 50 ribu untuk satu drum minyak yang di ambil, belum sempat terima gaji malah aku sudah tertangkap,"ungkapnya.(Sof)