Komisi 1 Dan Pemkab Konsultasi Ke KIP
MUBA oganpost.com-Dalam rangka pelaksanaan undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,pimpinan beserta seluruh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan konsultasi tentang pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Musi Banyuasin ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pada konsultasi itu, rombongan diterima Komisioner Evi Trisulo, Komisioner Henny S Widyaningsih dan Komisioner Yhannu Setyawan di Ruang rapat kantor sekretariat KIP Jakarta, Senin (18/5).
Ketua DPRD Kab. Muba, Riamon Iskandar pada sambutan mengucapkan, terima kasih kepada KIP telah menerima kedatangan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna meminta penjelasan mengenai prosedur uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan DPRD Kab. Muba.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin melalui Asisten Bidang Adminstrasi Umum, Ir. Akmal Edy, memaparkan tahapan-tahapan pembentukan Komisi Informasi Kabupaten yang telah berpedoman pada keputusan Ketua Komisi Informasi pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang perubahan atas Keputusan Ketua komisi Informasi Pusat No. 02/KEP/KIP/2009 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
Ketua komisi I, Dear fauzul azim, ST, menambahkan bahwa Komisi I sangat mendukung pembentukan Komisi Informasi Kabupaten (KIK) dan mengharapkan mendapat restu dari Komisi Informasi Pusat sehingga dapat membantu kerja-kerja komisi Pusat dan komisi Provinsi.
Komisioner Evi Trisulo menyatakan KIP bukan pengawas atau yang menentukan pembentukan informasi Kabupaten karena yang berhak menentukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan hanya menyediakan ruang koordinasi sehingga tercapainya kesepahaman dalam pelaksanaan dan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. “KIP hanya melihat bagaimana proses-proses seleksi apakah sudah berpedoman pada peraturan komisi informasi pusat, sehingga calon komisioner yang dihasilkan harus kompeten,”ujarnya.(sof)
Pada konsultasi itu, rombongan diterima Komisioner Evi Trisulo, Komisioner Henny S Widyaningsih dan Komisioner Yhannu Setyawan di Ruang rapat kantor sekretariat KIP Jakarta, Senin (18/5).
Ketua DPRD Kab. Muba, Riamon Iskandar pada sambutan mengucapkan, terima kasih kepada KIP telah menerima kedatangan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna meminta penjelasan mengenai prosedur uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan DPRD Kab. Muba.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin melalui Asisten Bidang Adminstrasi Umum, Ir. Akmal Edy, memaparkan tahapan-tahapan pembentukan Komisi Informasi Kabupaten yang telah berpedoman pada keputusan Ketua Komisi Informasi pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang perubahan atas Keputusan Ketua komisi Informasi Pusat No. 02/KEP/KIP/2009 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
Ketua komisi I, Dear fauzul azim, ST, menambahkan bahwa Komisi I sangat mendukung pembentukan Komisi Informasi Kabupaten (KIK) dan mengharapkan mendapat restu dari Komisi Informasi Pusat sehingga dapat membantu kerja-kerja komisi Pusat dan komisi Provinsi.
Komisioner Evi Trisulo menyatakan KIP bukan pengawas atau yang menentukan pembentukan informasi Kabupaten karena yang berhak menentukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan hanya menyediakan ruang koordinasi sehingga tercapainya kesepahaman dalam pelaksanaan dan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. “KIP hanya melihat bagaimana proses-proses seleksi apakah sudah berpedoman pada peraturan komisi informasi pusat, sehingga calon komisioner yang dihasilkan harus kompeten,”ujarnya.(sof)
%20oki.png)
No comments