Kasasi Mendagri Menang, Dewan Minta Pendamping Ilyas Segera Digodok

INDRALAYA, OganPost

Pasca putusan Mahkamah Agung dilaman resminya, terkait dikabulkannya kasasi Menteri Dalam Negeri perihal kasus pemberhentian AW Nofiadi sebagai Bupati Ogan Ilir (OI) mendapat respon dari anggota DPRD OI. Dalam sidang paripurna tentang LKPJ Bupati OI Tahun 2016, Arhandi Tabroni meminta pimpinan DPRD OI untuk segera membuka pencalonan Wakil Bupati OI.

"Saat ini status hukum AW Nofiadi telah diputuskan MA dan otomatis telah incraht. Kepada pimpinan harus melakukan langkah-langkah kedepan seperti wacana penjaringan calon wakil bupati OI. Kenapa harus cepat, beban seorang bupati kedepan sangat berat dalam melaksanakan tuntuan masyarakat ogan ilir yang sangat tinggi dalam setiap pelayanan," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD OI itu.

Permintaan politisi PAN ini bukan tanpa alasan, sidang LKPJ yang tidak dihadiri langsung oleh Bupati OI, diduga menjadi sebab musabab akhirnya Arhandi mengusulkan penjaringan Cawabup OI yang notabene pekerjaan yang mustahil, mengingat status Ilyas Panji Alam masih sebagai Wakil Bupati merangkap Pelaksana Tugas Bupati.

"Bupati mesti ada wakil, seperti hari ini, seharusnya bupati yang hadir atau kalau berhalangan bisa wabup, tapi karena belum ada wabup jadi sekda yang hadir. Keputusan telah berkekuatan hukum tetap jadi tunggu apa lagi. Pekerjaan bupati sangat berat, maka dari itu adanya wakil bupati mampu meringankan pekerjaannya yang banyak," pinta Arhandi.

Sementara Wakil Ketua I DPRD OI, Ahmad Syafei mengaku masih menunggu surat resmi terkait putusan Mahkamah Agung atas diterimanya kasasi Menteri Dalam Negeri, perihal pemecatan AW Nofiadi sebagai Bupati OI karena ditangkap atas penyalahgunaan narkoba.

"Kita masih menunggu surat resmi dari gubernur atau pun petikan keputusan dari MA. Karena sejauh ini, info keputusan hukum dari MA baru diketahui lewat website laman MA, dan itu belum bisa dijadikan dasar sama sekali," tukasnya.

Diketahui, melalui laman resmimahkamahagung.go.id tertera, Kasasi Mendagri dikabulkan Mahkamah Agung atas pemberhentian AW Nofiadi sebagai Bupati OI. Sebelumnya AW Nofiadi menggugat Mendagri pada Pengadilan TUN karena telah memecatnya. Gugatan itu berlanjut karena Ofi menang dan Mendagri melakukan banding ketingkat Pengadilan Tinggi TUN.

Ditingkat PTTUN, Mendagri kembali kalah sehingga Mendagri melakukan Kasasi ketingkat Mahkamah Agung. Dengan melampirkan bukti-bukti berkas dari BNN dan keputusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Ofi bersalah dan direhab selama 6 bulan, Kasasi Mendagri akhirnya dikabulkan MA. Pemecatan AW Nofiadi dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap.(frd)