DPRD Pinta TKS Di Data Ulang

Darmadi Suhaimi,

PALI oganpost.com-Terkait issu pemangkasan Honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebesar 50 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), untuk mengkaji ulang pemangkasan tersebut, dan untuk mendata ulang pegawai.

Wakil Ketua 2 DPRD Darmadi Suhaimi, menepis keberadaan adanya pemangkasan honor tersebut,menurut dia dalam anggaran tahun 2016 tidak ada pemangkasan, dan apabila kabupaten mengalami defisit anggaran, meminta BKD mendata ulang jumlah pegawai yang ada di SKPD,dikatakan dia selasa (19/1)

"Saya lihat kondisi sekarang ini, jumlah cukup banyak TKS, dan fungsinya tidak ada, oleh karena itu ada pendataan ulang, agar di Dinas tidak ada double nama TKS, memang sie TKS perlu sebab membantu pekerjaan dari pemerintahan itu sendiri, serta mengurangi angka pengangguran, "ujarnya.

Dia menuturnya kedepannya anggaran gaji bukan di tanggung DPPKAD, akan tetapi melalui anggaran setiap dinas, agar tau TKS yang produktif dan mana tidak, sebagai pengawasan anggaran tetap DPPKAD.

Terpisah Penjabat Bupati Pali Drs Apriyadi MSi,mengatakan tidak benar perihal tersebut, sebab hanya issu saja, dan hanya wacana agar supaya setiap Dinas mendata ulang berapa jumlah TKS yang bekerja.

"Saya berharap seluruh kepala Dinas yang ada di SKPD, agar bisa mendata jumlah TKS, apabila menemukan double nama TKS di dua dinas, hendaknya berkoordinasi dengan Badan Kepagawaian Daerah (BKD), sebab melihat kondisi sekarang TKS sedang produktif,"harapnya.(putra)