KAYUAGUNG OKI oganpost.com-Sejumlah Perangkat Desa Muara Batun,Kecamatan Jejawi,Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melaporkan Kepala Desa setempat Herman Harun ke Polres OKI,terkait masalah pungutan liar (Pungli) sertifikat Program Nasional (Prona) sebesar Rp.700 ribu-Rp.1100.000 ribu/sertifikat dan penggunaan Dana Desa tahun 2016.

“ Silahkan Kalian lapor kemana saja.jika saya penjara,Bupati juga ikut penjara,pasalnya dari bawah sampai keatas semua kena kalau aku beberkan masalah ini bupati juga kena,saya tidak takut karena dibelakang saya ada 50 orang pengacara yang akan mendampingi saya,”ujar Kepala Dusun(Kadus) IV Desa Muara Batun Nuri menirukan pembicaraan kades pada rapat desa yang terekam dihandpone beberapa bulan yang lalu saat di wawancarai Harian Pagi Ogan Post Minggu (15/1/2017)

Lanjutnya Sejak 1 tahun lebih kepimpinan Kades Muara Batun ini setiap dana yang turun ke desa selalu tidak transparan kepada perangkat desa,baik itu Dana Desa maupun dana - dana yang lainnya”Kami sebagai perangkat Desa tidak pernah tau jika ada dana yang turun untuk kesejahtraan desa,seharus setiap ada program desa harusnya musyawarah,”terangnya.

Dikatanya juga, Menurut kades kalau DD maupun dana yang lain itu rahasia,jadi tidak perlu transparan kepada siapapun termasuk perangkat desanya,”Memang Kata Pak kades DD maupun dana yang lain tidak perlu transpran karena itu sifatnya rahasia,padahal kita tau semua Pak presiden sendiri mengatakan kalau pengelolaan DD itu harus transpran,jadi kita bertanya-tanya kenapa kades kami ini bicara seperti itu,”tuturnya.

Ia menambahkan” Apa memang seperti itu dalam mengelola DD harus memberi uang kepada semua pejabat mulai dari bawah hingga kepada Bupati,saya rasa tidak,itu hanya akal- akalan kades saja,tapi saya binggung alangkah beraninya seorang kades menyampaikan kepada seluruh perangkat desa,ibarat pepatah ada asap pasti ada api,sebaliknya ada api tidak mungkin tidak ada asap,”ungkapnya.

Dia berharap Kepada Bupati OKI H.Iskandar,SE,agar dapat menindak Kepala Desa yang selalu membuat ulah,karena ini sudah jelas mencoreng nama baik Bupati,apabila tetap terus terjadi maka masyarakat akan geram,entah bagaimana kedepannya,ucapnya.

Ditambahkan kadus III desa Muara Batun Nasir,bahwasannya memang benar semua Dana yang masuk kedesa Muara Batun kepala Desa tidak perna transparan,”Ya,kami selaku perangkat desa tidak perna tau dana yang masuk kedesa Muara Batun apalagi masalah DD sama sekali kades tidak perna mengajak perangkat desa untuk musyawara jadi kami selaku perangkat desa merasa malu saat masyarakat mempertanyakan besaran DD ketika ditanya jawab kami tidak tau,”ucapnya.

Sambung dia,terkait masalah pungli sertipikat Perona kita punya bukti dimasyarakat dari 51 penerima sertifikat perona ada 16 warga yang bersaksi mengatakan bahwa benar kades meminta uang sebesar Rp.700 ribu-Rp.1100.000 rupiah/sertifikat,”Atas pengaduan perangkat desa terkait Pungli sertifikat Perona oleh Kades Muara Batun menurut pihak Polres OKI atas hasil investigasi dia dilapangaan terhadap 16 warga Muara Batun benar adanya,”urainya.

Nasir juga berharap baik kepada pihak Polres OKI maupun Bupati OKI kiranya dapat menindak lanjuti permasalahan kades Muara Batun,”Kami berharap Kades Herman Harun selaku Kades Muara Batun dapat dimakzulkan,apabilah permasalahn ini tidak dapat di tindak lajuti kemungkunan besar warga akan adakan demo besar-besaran ke Pemda OKI maupun Polres OKI,”tutupnya.(red)
ONews

ONews

ONews - Berita hari ini, kabar harian terbaru terkini Indonesia dan dunia. Situs berita terpercaya seputar politik, peristiwa, bisnis, bola, tekno dan gosip artis.

Post A Comment:

0 comments: