Puluhan karyawan PT Muba Link melakukan long march
MUBA, oganpost.com - Puluhan karyawan PT Muba Link menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Muba dan Disnakertrans, kemarin (1/8).

Aksi tersebut digelar karena puluhan karyawan tersebut merasa gaji yang selama ini diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut jauh dari standar, baik itu berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun berdasar pada Upah Minimum Regional (UMR).


Berdasarkan pantauan, aksi tersebut digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Dimana puluhan karyawan melakukan long march mulai dari halaman Kantor PT Muba Link hingga ke Kantor Pemkab Muba.


Dalam aksi tersebut, puluhan karyawan membawa alat peraga berupa spanduk dan menyampaikan seluruh keluh kesah yang dialami selama ini.


"Persoalan kami ini hanya soal gaji, kami sudah menyampaikan masalah ini kemana-mana. Karena tidak ada solusi akhirnya kami berunjuk rasa. Sekarang ini, karyawan menerima gaji yang beragam, ada yang Rp1,6 juta, ada yang Rp1,7 juta dan ada yang Rp1,4 juta. Itu belum termasuk potongan," ujar Koordinator Aksi, Suharto.


Padahal, sambung dia, berdasarkan UMK, gaji perbulan di Kabupaten Muba sebesar Rp 2.281.300. Namun yang terjadi saat ini jauh dari sesuai. Hutang mereka untuk hidup hampir tidak terbayar, bahan pokok melambung tinggi tapi gaji kami dibawah UMK.


"Selama ini kami hanya diam saja, sebab kalau kami menuntut diancam untuk dipecat, tapi kali ini demi keluarga. Saat kami bekerja, jika terlambat datang gajinya dipotong. Kami ingin kesejahteraan, bukan yang lain," beber dia.


Hal senada juga dikatakan koordinator Lapangan, Husni Mubarok, menurut dia, sejak empat tahun lalu kondisi PT Muba Link sangat memprihatinkan, karena banyak karyawan yang mengeluh dengan kinerja management saat ini.

Dimana kenaikan gaji karyawan tidak pernah terjadi, penghasilan tambahan yang diterima katyawan dari unit masing-masing sangat kecil, padahal pendapatan sangat besar.

"Dari kondisi yang ada dilapangan, kami meminta management PT Muba Link mengadakan standarisasi gaji karyawan sesuai dengan UMR yang berlaku sekarang, transparansi pendapatan tiap unit dan dana bantuan lainnya, evaluasi dan merombak management PT Muba Link, tidak dilakukan lagi intimidasi terhadap karyawan yang berakibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sifatnya sepihak," terang dia.


Direktur PT Muba Link pada saat menjelaskan kondisi keuangan yang ada di Muba Link
Sementara itu, Direktur PT Muba Link, Ibrahim Hasan, mengaku bahwa saat ini perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Dalam menjalankan kegiatan, pihaknya terus berusaha agar gaji karyawan dapat sesuai dengan UMR, namun dilakukan secara bertahap.

"Terus terang memang gaji di PT Muba Link ini miris. Jika harus sesuai dengan standar belum dapat dipenuhi. Kita menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan skala prioritas," tutur dia.


Saat ini, kata dia, jumlah karyawan di PT Muba Link sebanyak 154 karyawan, dimana 48 % dari pendapatan digunakan untuk membayar gaji karyawan.


"Ini tandanya sudah tidak sehat lagi, untuk mengatasi persoalan ini saya sudah pernah mengusulkan untuk rasionalisasi karyawan dan itu harus dilakukan," jelas dia.


Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, selama ini kondisi keuangan PT Muba Link tergantung pada tamu yang datang ke Kabupaten Muba.


"Kondisi ekonomi saat ini sangat sulit dan berimbas pada keuangan kita, sebab income PT Muba Link tergantung pada tamu yang ada. Selain itu, subsidi dari pemerintah tidak ada lagi, sehingga listrik dan air kita bayar sendiri," tutur dia.


Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Muba, Ibnu Saad, menambahkan, sejak empat tahun lalu, operasional PT Muba Link tidak disubsidi lagi oleh Pemkab Muba, karena memang tidak diperbolehkan.


"Dengan kondisi seperti ini, apakah kita harus menuntut. Pahami dulu kondisi tempat kita bekerja, jika perusahaannya sehat pastinya kesejahteraan karyawan terjamin, tapi yang terjadi saat ini sebaliknya," kata dia.


Salah satu jalan untuk memperbaiki perusahaan, lanjut dia, yakni dengan cara rasionalisasi, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa beban yang besar.


"Mungkin tidak ada jalan lain untuk menyehatkan perusahaan kecuali rasionalisasi. Kalau soal Jamsostek, sudah jadi tanggungjawab perusahaan dan akan dibayarkan dengan skala prioritas yang ada," tandas dia (sof)
ONews

ONews

ONews - Berita hari ini, kabar harian terbaru terkini Indonesia dan dunia. Situs berita terpercaya seputar politik, peristiwa, bisnis, bola, tekno dan gosip artis.

Post A Comment:

0 comments: