O-News Sport

Recent Post Recent Post
View More

- 0


BANYUASIN oganpost.com-Bupati Kabupaten Banyuasin H.Askolani,SH.,MH di dampingi Kadinkes dr.Hakim dan Kabapedalitbang Erwin Ibrahim,ST.,MM MBA hadir memenuhi undangan PRESIDEN RI, Ir.Joko Widodo dalam kegiatan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 yang berlangsung di Cimahi Technopark Jalan Baros, Kota Cimahi, Rabu (29/1/2020).

Kegiatan yang di ikuti 34 gubernur, 119 Bupati dan wali kota se-Indonesia, serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju bertujuan membebaskan masyarakat Indonesia dari penyakit TBC. 

Dalam kata sambutannya Presiden Indonesia Ir. Jokowi Dodo di dampingi ibu Negara mengatakan, penyakit TBC adalah permasalahan yang harus dibenahi. Karena, pengaruh negatifnya bukan hanya pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat.

"Saya hadir di sini karena sehat, kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia sehat. SDM unggul adalah prioritas yang harus sehat semua. Saya ingin Bupati, wali kota yang hadir disini mendukung keras kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Percuma kalau masyarakat ga sehat, (nantinya) merembet ke mana-mana ke (sektor) pendidikan ke pekerjaan"imbuhnya. 

Sementara itu Bupati Kabupaten Banyuasin H. Askolani,SH., MH menjelaskan, Indonesia saat ini menempati urutan ketiga untuk kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dan China. Bahkan, penyakit ini termasuk salah satu dari lima besar penyebab kematian prematur dan kematian penduduk di Indonesia sepanjang tahun 2007-2017. Oleh sebab itu Bupati mengingatkan bahwa merealisasikan target eliminasi TBC tahun 2030 tidak akan mudah. Perlu kerja keras lintas sektor secara komprehensif, tidak hanya bisa mengandalkan Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah pun memiliki peran sama sama penting.

" Untuk secara teknis nanti Dinas Keehatan yang akan menerpakan bagaiman cara penanggulangannya, namun perlu di ketahui TBC Ini urusan bersama, di desa di kota sama saja memegang peranan penting, tanpa dukungan masyarakat dan tekat sebuh dari penderita usaha kita tidak akan membuahkan hasil," jelasnya

Dari itu sambung Bupati, dirinya mengajak semua masyarakat kabupaten Banyuasin khususnya penderita TBC agar bersama-sama melawan penyakit menular satu ini, segera lapor ke puskesmas terdekat atau pusat pelayanan kesehatan untuk di tangani dan di obati, sehingga Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 dapat berjalan sukses.

" Setiap penyakit ada obatnya, jadi jangan malas untuk berobat, muda-mudahan melaui Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 ini kita harapkan warga masyarakat Banyuasin dapat hidup Sehat, adil dan sejahtera" tegasnya.(madi)
Continue reading

- 0

PALEMBANG oganpost.com-Puluhan Massa yang tergabung dalam LSM Front Rakyat Palembang berunjuk rasa di depan kantor Walikota, Selasa (28/1/2020) menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yang diduga banyak pelanggaran dan kejanggalan.

Ketua Front Rakyat Palembang, Andreas mengungkapkan lokasi pembangunan PIM diduga tidak memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diantaranya soal embrio pasar.

“Nah ini sangat fatal, karena kita tahu lokasi yang dibangun ini menurut faktanya di lapangan bukan pasar awalnya, ini merupakan kantor Camat dan juga ada tempat yang digunakan oleh saudara kita difabel, nah inilah pelanggaran yang paling fatal artinya tidak ada embrio pasar disana, karena yang jelas kementerian juga menyarankan itu,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan soal feasibility study mengingat lokasi PIM berada di kawasan rawan macet dan banjir.

“Amdal Lalin, yang kita tahu disana kawasan macet, itu juga tidak dipenuhi oleh pemerintah Palembang, kita tau disana itu kawasan macet dan banjir sekitar underpass, kita bingung ketika pasar ikan modern ini dibangun kemana larinya limbahnya, disana ada limbahnya nanti, ada chemical,“ ujarnya

Pembangunan yang hingga Januari 2020 ini masih dilakukan juga menjadi pertanyaan pihaknya. Andreas mempertanyakan kenapa pembangunan PIM masih dilakukan hingga tahun ini padahal anggaran pembangunan PIM berasal dari APBN 2019.

“Dari Desember yang harusnya selesai, tapi kok Januari 2020 masih dibangun, artinya ada mall administrasi terkait anggaran APBN, seharusnya yang benar itu ketika ini sudah dipotong 2019, selesai tidak selesai, silahkan dihentikan dulu kemudian dananya dikembalikan ke negara, dan akan dibangun lagi berikutnya dan dilelang lagi siapa kontraktornya,” katanya.

Andreas menambahkan, Front Rakyat Palembang akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut sejumlah kejanggalan dalam pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut.

Sementara itu Staf ahli Walikota bidang hukum Altur Febriansyah ditemui di lokasi demonstrasi, mengatakan pemerintah akan menampung aspirasi dari massa tersebut dan akan berkoodinasi dengan sejumlah dinas terkait pembangunan PIM

Sebagaimana diketahui, Pasar Ikan Modern (PIM) merupakan program KKP sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN).

Sebelumnya sudah ada dua PIM yang dibangun yaitu berada di Jakarta dan Bandung. Sementara PIM ketiga berada di Palembang yang berlokasi di Jalan MP. Mangkunegara.

Aris Munandar Sekretaris Dinas Perikanan Kota Palembang Mengatakan bahwa FS pasar ikan modern sudah ada apabila tidak ada bangunan nya tidak bisa dibangun kemudian mengenai Kajian Amdal dan Amdal Lalin pun sudah ada yang dikeluarkan oleh DLHK Kota Palembang.

Sedangkan untuk verifikasi nya tentunya dari Kementerian KKP, dan memang sudah melalui kajian ilmiah. Terang nya

Sekda Kota Palembang Drs. Ratu Dewa ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan pasar ikan modern saat di kantor Walikota Palembang mengatakan bahwa dirinya akan memanggil Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang bagaimana alur ceritanya berdasarkan yang kami tahu itu sudah clear semua persyaratannya baik amdal maupun amdal lalin.

Pemerintah Kota Palembang akan memberikan solusi terkait kemacetan yang terjadi di jalan MP. Mangkunegara.

Dengan menurunkan petugas honor dinas perhubungan yang akan stay di jalan untuk mengurai kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi di jalan MP. Mangkunegara sehingga petugas dapat membantu masyarakat dalam mengurangi kemacetan yang terjadi. Tandasnya

Sementara itu Direktur Utama PT. Karya Tama Saviera Sastra Suganda ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan pasar ikan modern tidak berhasil ditemui saat dihubungi via ponselnya juga tidak bisa menerima panggilan.(are)
Continue reading

- 0

PALEMBANG oganpost.com-Wakil GubernurSumsel Ir H. Mawardi Yahya mendorong agar Pengurus Utamaan Gender (PUG) di Sumsel khususnya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berjalan.

Mawardi meminta agar PUG tersinkronisasi di setiap program yang telah dirancanakan OPD,"Ini penting. Apalagi hal itu telah diatur dalam Instruksi Presiden. Saya harapkan PUG tercermin di setiap program,"kata Mawardi saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan (PUG) Sumsel di ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Selasa (28/1).

Dia juga mengharapkan, agar OPD memberikan ruang agar PUG dapat diwujudkan dengan baik,"Fasilitas di setiap kantor harus ada. Misalnya, membedakan toilet untuk laki-laki dan perempuan. Itu salah satu contoh kecil dan mendasar. PKK dan Dharma Wanita juga bisa terus dikembangkan sehingga itu berjalan lancar," tuturnya.

Bukan hanya soal perempuan, lanjut Mawardi, PUG juga harus diterapkan untuk anak. Dimana anak, butuh tempat yang layak untuk tumbuh sebagaimana mestinya,"Kita harus berpihak juga kepada anak. Membuat kota layak anak memang tugas Pemkot namun disitu kita juga harus ada peranan," terangnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sumsel, Fitriana menambahkan, PUG tersebut diterapkan berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender,"Selain itu, PUG juga untuk mendorong terwujudnya pembangunan responsif dan berkelanjutan," terangnya.

Untuk diketahui, Pemprov Sumsel sendiri pernah beberapa kali menerima Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) karena dianggap memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatannya.

Pada tahun 2009, 2012, dan 2013 Sumsel mendapat penghargaan APE kategori Pratama. Lalu pada tahun 2014 kembali mendapatkan penghargaan APE kategori Madya dan pada tahun 2016 memdapatkan penghargaan APE kategori utama,"Tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendapatan penghargaan APE kategori Mentor," pungkasnya.(are)
Continue reading
Subscribe to: Posts (Atom)