Kades Sungai Rotan Diduga Selewengkan Dana Bangub

Ilustrasi

OGAN ILIR - Sesuai dengan Surat Gubernur nomor: 900/075/1/2014, tanggal, 8 Januari 2014, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan Kepada Desa/Kelurahan Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 47/KPTS/I/2014 tanggal, 6 Januari 2014, dengan arah penggunaan yatu ,untuk desa sebesar Rp. 100. 000. 000 dengan rincian ,Kegiatan TP PKK Desa Rp. 8.000. 000,Posyandu Desa Rp. 7.000. 000,Kegiatan Karang Taruna Rp. 7 000. 000,Usaha Ekonomi Produktif Desa Rp. 33. 000. 000,Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp.10.000.000,Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Rp.10.000. 000,Biaya Operasional dan Pelaoran Rp.2 000. 000,Tambahan Penghasilan BPD Rp.10.000.000,Tambahan Penghasilan LPMD Rp.5 000 000,Tambahan Penghasilan P3N Rp. 7. 200. 000

Sedangkan untuk kelurahan dengan jumlah besaran sama, Rp. 100.000.000 dengan rincian,Kegiatan TP PKK Kelurahan Rp.15.000.000,Posyandu Desa Rp.10. 000.000,Kegiatan Karang Taruna Rp. 10.000.000,Usaha Ekonomi Produktif Rp. 43.000.000,Pembinaan Adm Kel. Dan Pelaporan Rp. 4.000.000,Tambahan Penghasilan LPMK Rp. 10. 000.000,Tambahan Penghasilan P3N Rp. 7.200.000.

Ketua LSM Ratu Desa, Herian, SE, MM mengatakan, kami menemukan adanya dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana Bangub 2014 di desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir, yaitu dana posyandu Desa, yang menurut aturan dana Rp. 7 Jt tersebut untuk dana posyandu, setelah kami cek kelapangan pengurus posyandu desa Sungai Rotan (Bidan Desa, Hj Rini, dan seluruh Kader Posyandu,diantaranya, Santi, Lina) mengatakan, bahwa meraka, tidak menerima dana tersebut, setelah kami konfirmasi ke Pjs.Kades Sungai Rotan Tamrin, ia mengatakan bahwa dana tersebut diberikan ke kader SD dan Kader PAUD,” itu jelas melanggar aturan, dan perlu kita ketahui PAUD tidak ada Kader, yang ada itu Tutor dan Pengelola PAUD, itupun didanai oleh pemerintah melalui dana BOP PAUD, aturannya juga berbeda, kalau dana BOP PAUD Salah satu dasar hukumnya bantuan BOP di tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga sebagai payung hukum penyaluran dana bantuan Sosial BOP PAUD, yang selama ini sudah berjalan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana posyandu, Kami menduga Oknum Pjs .Kades tersebut menutup-nutupi permasalahan ini,” Ucapnya.

Sambung dia, Pjs kades Sungai Rotan Tamrin, memberikan keterangan kepada kami dana tersebut Selain diberikan ke kader PAUD juga diberikan kepada Siswa SD, itu juga melanggar aturan, SD itu sudah didanai oleh pemerintah melalui dana PKH (Program Keluarga Harapan), dan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah), mengapa dana posyandu diberikan ke SD..? ,”itu jelas-jelas melanggar aturan, apalagi di Juknis keputusan gubernur dana tersebut jelas diperuntukan untuk dana Posyandu,ujarnya.

Lanjut Herian, di desa itu juga, selain dana posyandu kami menemukan juga pemotongan Insentif P3N, seharusnya P3N Desa sungai rotan (Taslim) tersebut menerima insentif dari alokasi dana bangub sebesar Rp, 7 Jt, 200 rb, namun hasil temuan di lapangan P3N Desa Sungai Rotan, Taslim megatakan, ia hanya menerima dana bangub tersebut Rp, 2. 400. 000, terus kemana sisanya…? ini jelas melanggar aturan juga.,”Kami mengingatkan Pjs.kades Tamrin, Jika dana tersebut tidak diberikan sesuai aturan yang telah ditanda tangani oleh Gubernur permasalahan ini kita akan bawah ke rana hukum,tegasnya,”(ziz)