Nurul Aman : Anggota Satpol PP Muaraenim Harus Profesional dan Berkualitas

Wabup Muaraenim H. Nurul Aman secara simbolis mengalungkan tanda peserta, tanda dimulainya kegiatan Pelatihan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Gedung BP4 ABI Islamic Center Muaraenim, Selasa (6/9).

MUARAENIM, oganpost.com - Sebanyak 50 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Linmas Pemkab Muaraenim, mengkuti Pelatihan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan , Selasa (6/9). Kegiatan dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 6 hingga 10 september 2016 di Gedung BP4 ABI Islamic Center Muaraenim.

"Saya harapkan usai pelatihan ini, anggota Satpol PP Muaraenim semakin profesional dan berkualitas didalam menjalankan tugas sehari-harinya," ujar Wakil Bupati Muaraenim H Nurul Aman, disela-sela pembukaan kegiatan tersebut.

Menurut Nurul Aman, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas anggota Satpol PP dan Linmas Kabupaten Muaraenim, sehingga semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai tufoksi masing-masing. 

 

Untuk itu, kata Nurul Aman, ada ada tiga pemikiran yang dapat dikembangkan, pertama, sudah saatnya anggota Sat Pol PP dan Linmas Muaraenim melakukan pembaharuan dalam penegakan Perda, yakni dengan mendidik aparatur Sat Pol PP dengan standar kompetensi tertentu yang nantinya menuju Sat Pol PP yang berkualitas. Kedua, pembaharuan penegakan perda harus dikaitkan dengan upaya percepatan pembaharuan di bidang lainnya seperti, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, ketiga, Sat Pol PP dan Linmas diharapkan mampu memahami ketentuan yang terkait dengan HAM. Hal ini sangat penting karena setiap aktivitas Sat Pol PP dan Linmas sangat dekat dengan persoalan HAM.
 

"Diharapkan bahwa Sat Pol PP dan Linmas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berdasarkan HAM," terang Nurul.

Masih dikatakan Nurul Aman, peran Sat Pol PP dan Linmas dalam menciptakan supremasi hukum di daerah sangatlah berarti. Supremasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten dalam semua level pemerintahan, diyakini akan menjadi pendorong terciptanya Tata Pemerintahan yang baik. Penciptaan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal (pemda) dalam unsur birokrasi, masyarakat maupun sektor swasta dapat diawali dengan penegakan perda secara konsisten, transparansi serta akuntabilitas program-program kerja dari Sat Pol PP dan Linmas.
 

Sementara itu, Kasat Sat Pol PP dan Linmas, Riswandar SH menjelaskan, kegiatan ini sangat penting dan mempunyai relevansi yang tinggi dengan penciptaan tata pemerintahan yang baik di daerah. Dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya Sat Pol PP dan Linmas yang merupakan aparat penegak hukum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
 

Diakui Riswandar, dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, Sat Pol PP dan Linmas menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat, keterbatasan instrumen hukum sebagai landasan bekerja. Sementara, kendala eksternal yang saat ini menonjol adalah tingginya tingkat perlawanan masyarakat. Namun begitu, Sat Pol PP dan Linmas, terus berbenah diri untuk menjadi aparatur yang berwibawa, cerdas dan sopan sehingga dapat disegani oleh masyarakat. Ditengah-tengah situasi transisional dan perubahan sosial yang sangat cepat saat ini, tentunya diikuti dengan perubahan pola kerja, metode dan pendekatan dan pola kerja, metode dan pendekatan yang digunakan Sat Pol PP dan Linmas.

"Paduan antara otot, otak dan hati nurani akan memberikan dimensi positif bagi kinerja Sat Pol PP dan Linmas di masa yang akan datang," pungkas Riswandar.(khairlani)