Mutasi Jabatan Pemkab OI Sesuai Aturan, Dewan Respon Positif

LANTIK : Plt Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam saat menandatangani naskah pelantikan pejabat Pemkab OI, Jumat (11/11/2016) lalu.

(foto : fredi)

INDRALAYA, OganPost.com

Mutasi jabatan yang dilakukan Plt Bupati Ogan Ilir (OI), HM Ilyas Panji Alam pekan lalu dianggap sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala BKD OI, Badrun Priyanto menyusul timbulnya tudingan dari belasan pejabat Pemkab OI yang saat ini di nonjob kan, bahwa mutasi tersebut cacat hukum.

Menurut Badrun sapaanya, mutasi pejabat Pemkab OI beberapa waktu lalu merupakan bagian dari penyegaran dan promosi jabatan bagi PNS, demi meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pengangkatan pejabat struktural saat itu katanya sudah melalui mekanisme yang ada, yakni dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Dewan Pertimbangan Jabatan (Wanjab).

"Jadi jika dianggap telah menyalahi aturan, coba ditelaah kembali karena kita bekerja sesuai aturan yang ada. Terlepas saat ini kawan-kawan yang ingin mengadukan masalah ini kelain-lain, saya kira sah-sah saja, namun jika kita dianggap telah melanggar aturan, kita keberatan," ujar Kepala BKD OI, Selasa (15/11/2016).

Lanjut Badrun, terkait tudingan jika mutasi besar-besaran tersebut telah melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badrun menjabarkan, jika undang-undang ASN belum bisa dieksekusi pada tahun ini, mengingat struktural dan anggaran untuk lelang jabatan belum dimiliki Pemkab OI.

"Kemungkinan bisa dieksekusi pada tahun depan, karena promosi terbuka itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari persyaratan administrative seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai dengan assessment. Semuanya membutuhkan SDM yang handal dan anggaran yang memadai," beber Badrun.

Jadi kata Badrun, pihaknya cukup menggunakan mekanisme yang sudah ada yakni melalui seleksi Baperjakat dan Wanjab. "Semua pejabat yang diganti telah melalui mekanisme yang benar, sesuai dengan kinerja pejabatnya masing-masing. Kenapa diganti, itu dianggap sudah tidak mampu lagi bekerja dengan prima. Sesuai instruksi Gubernur kepada pak bupati, jadilah pemimpin itu yang luar biasa, jadi pejabatnya juga harus luar biasa," tandasnya.

Menanggapi hal ini Anggota DPRD OI, Rahmadi Djakfar merespon positif apa yang telah dilakukan pihak eksekutif, selain dirinya memahami dan mendukung sepenuhnya langkah yang diambil Plt Bupati OI, anggota komisi IV itupun berkeyakinan selain kebutuhan organisasi, Ilyas pasti telah mempertimbangkan hal teknis dan regulasi dalam merombak jajarannya. 

"Saya memahami sejak beliau menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerag lebih dari setengah tahun, beliau sudah faham mana yang bisa bekerja sama, loyalis, profesional dan mampu menerjemahkan kebijakan yang digulirkannya selaku pimpinan eksekutif, baik secara dejure maupun defacto. Adapun soal ada pihak yang tidak terima, saya kira sah-sah saja, itu hak kontitusinya," kata Politisi PBB ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Madek ini menegaskan, secara pribadi dan kelembagaan dirinya akan mengawal kebijakan HM Ilyas Panji Alam sebagai kepala daerah, "Sebab awalnya memang kita meminta adanya penataan organisasi dan personil perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan, dan ini pernah kita sampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, jadi intinya kita mendukung penuh mutasi jabatan ini," pungkasnya.(frd)