Polres Banyuasin Bekuk Penjual Bibit Biji Sawit PPKS Palsu

Polres Banyuasin ungkap pengedar bibit biji sawit PPKS Palsu.

BANYUASIN oganpos.com -  Barang siapa yang mengedarkan barang  yang tidak sesuai setandar atau dengan label tanpa izin, baik  pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau pada jangka waktu, merupakan tindakan melanggar hukum, " ujar Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem. Sik pada saat jumpa pers di halaman Mapolres Banyuasin Rabu (9/1).

   Lanjut dia,  TKP tepatnya di Jalan palembang-betung depan masjid al-muhajirin Kecamatan Sumbawa kabupaten Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 12.00 WIB di jalan palembang-betung depan masjid Muhajirin .

 " Awalnya saya melakukan kunjungan kerja ke PPKS Medan bersama Bupati Banyuasin Insinyur SA Supriono. Dari sana kita  curiga ada oknum yang akan memanfaatkan Produk bibit biji sawit ini dengan cara menjual bibit palsu demi meraih keuntungan.    

  " Berawal dari situs online yang menawarkan produk bibit biji sawit unggul dengan merek PPKS, dengan sistem Under cover baik terhadap penjual maupun Pengedar

Akhirnya kita berhasil membekuk Dedi Kurniawan bin Supriadi sebagai pengedar bibit dan Indali alias Indra sebagai agen bibit biji sawit palsu," tegasnya.

   Lanjut Kapolres,  akibat dari ulah yang dilakukan oleh para pelaku ini, bisa merugikan petani hampir 10 tahunan karena dari awal dia tanam sampai nanti masa aktifnya mungkin 5 tahun 4 tahun udah mulai buah pasir Ternyata Dari hasil dengan menggunakan bibit ini akan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.

   " Bibit palsu ini akan merugikan petani maupun perusahaan yang yang membelinya, dari TSK kita amankan 11 kotak bibit biji sawit palsu dengan barang bukti lainnya satu unit HP merk Nokia 100 warna hitam satu unit hp merk Lenovo p70, pasal yang dilanggar pasal 60 ayat 1 huruf C dan atau pasal 61 ayat 1 huruf b undang-undang 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman Jo pasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1959 tentang perlindungan konsumen ini dengan ancaman 5 tahun penjara, " tuturnya.