Warga Meminta SK Pemberhentian Kades Ditinjau Ulang

Suasana Rapat

BANYUASIN - Ratusan massa asal desa Muara Abab Kecamtan Rantau Banyur Banyuasin Sumsel Senen (25/8) mulai pukul 08.30 wib mendatangi komplek perkantoran pemkab banyuasin langsung mengepung Kantor Bupati dengan menuntut Amir Fauzi, Kepala Badan PMD dan dan kasi PMD, Bohori termasuk Ali Sadikin, Sekretaris Inspektorat Banyuasin dilengserkan dari jabatannya.

Pasalnya, kedua pejabat tersebut dianggap sebagai biang pemberhentian Kadesnya, Sridewi Paku Alam secara sepihak.dalam tuntutan mereka ke Bupati Banyuasin, warga meminta agar Kadesnya itu untuk diaktifkan kembali, agar roda pemerintahan dan pembangunan didesanya dapat berjalan. Selain itu dana Bantuan Gubernur tahun 2014 segera dicairkan. Dianggap kedua pejabat itu tidak pernah turun kedesa, sehinnga membuat persoalan dan akhirnya Desa Muara Abab dalam kondisi tidak kondosif.melihat tidak ada penyelesaian di Kantor Bupati Selasa (26/8/14) puluhan Masyarakat kembali mendatangi DPRD Kabupaten Banyuasin Guna meminta Ke Adilan terhadap SK Bupati Tersebut.

Jika tuntutan kami tidak disetujui kami akan menginap dikantor Bupati ini, ujar salah seorang warga Aisyah dihalaman kantor Bupati Banyuqsin (26/8) pukul 13.00 wib. " Kami tidak ada korlap-korlapan kami dating kesini meminta agar Kadesanya (Sridewi Paku Alam, red) diaktifkan kembali supaya roda pemerintahan didesa kami berjalan dan yang terpenting dana Bantuan Gubernur tahun 2014 segera dicairkan,"pintanya.

Dikatakannya selama 5 tahun Kepala Desa kami memimpin tak perna ada personal,semua berjalan dengan rukun dan aman,”lima tahun sudah ia memimpin desa kami selama itu juga tak sedikitpun didesa kami ada persoallan baik dari segi bangunan,ke amanan bahkan beras raskin turun setiap bulannya,namun semenjak beliau di berhentikan oleh Bupati Banyuasin sudah 7 bulan dari januari hingga sekarang beras raskin kami tidak turun,kami kelaparan pak,”cetusnya sembari teriak

Senada dikatakan Yusmihhar yang sering di sapa Yuris menurutnya dalam rapat yang di mediasi oleh DPRD Kabupaten Banyuasin ini ia sudah berulang kali mendatangi PMD maupun Inspektorat guna meminta ke adilan ,Kepada kedua kepala Dinas tersebut namun ironisnya setiap di temui ke dua kepala dinas itu selalu tidak ada diruangan dengan alas an Dinas Luar,”sebelum kami berdemo disini pak kami sudah puluhan kali mendatangi dinas Ispektorat maupun PMD Kabupaten Banyuasin guna meminta ke adilan terhadap pemberentihan Kepala Desa Kami yang menurut kami disini ada kecurangan mulai dari Pemaksaan tandatangan terhadap BPD oleh Kabit PMD Kabupaten BH(bahori-red) untuk menyatakan bahwa kades kami bersalah,” terangnya.

Tambah dia,Sampai dengan adanya SK pemberhentian kades Ispektorat belum perna sekalipun melakukan pemeriksaan turun kedesa kami Muara Abab, lalu dari mana ia bisa membuktikan kalau kepala desa kami melakukan kesalahan dengan mengelapkan dana bantuan Bangub seperti yang mereka katakan pada Bupati Banyuasin,”menemui mereka itu lebih mudahla menemui malaikat sirotol mustaqin dari pada menemui mereka,setiap kami kesana setapnya selalu bilang Bapak sedang dinas luar pak,’’serunya sembari memukul meja kesal.

Dilanjutkannya kami kesini meminta ke adilan pada DPRD Banyuasin agar segerah menindaklanjuti ini semua karena jika kepala desa kami dinyatakan bersalah kenapa baru tahun 2014 ini sedangkan persoalaan ini terungkap persoalan Bangub dari tahun 2008 hingga 2013, lalu kerja Inspektorat selamaini kemana,”menurut kami disini ada intimidasi jika kepala Desa kami dinyatakan bersalah menggelapkan dana Bangub 2008 hingga 2013 kenapa baru di ungkapkan sekarang pada tahun 2014 ini, lalu hasil pemeriksaan mereka pertahun selama ini kemana,nah disini terbukti kalau mereka itu main tidak propesional dalam bekerja,dari itu kami warga menuntut kinerja mereka yang asal tudu dan pemeksaan terhadap angota BPD kami,” tegasnya gusar.

Terpisah ketua koordinator DPRD Komisi I dan komisi IV H.Arkoni.AMD mengatakan Terkait pemberhentian Kades Muara Abab Sridewi PA , wakil pimpinan DPRD Banyuasin H Arkoni usai memimpin pertemuan dengan perwakilan warga pihaknya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut.,maka dalam agenda wakil rakyat terkait persoalan itu ia atas nama Lembaga DPRD Banyuasin akan secepatnya melayangkan surat kepada Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian.guna meminta agar Bupati meninjau ulang SK kepusannya terhadap pemeberhentian kepala desa tersebut,”semestinya pihak Kepala Badan PMD atau Inspektorat melakukan kordinasi hingga kebawah dan perlu tahapan, tidak secara serta merta seperti itu. Perlu disadari bahwa Kades itu merupakan kepanjangan tangan Bupati kepada rakyat didesanya dan Kades itu dipilih langsung oleh rakyat. Maka harus ada rekomendasi dari BPD dan tokoh serta pemuka masyarakat setempat,”kata Ketua DPD Hanura Provinsi Sumsel ini.

Masih kata dia,persoalan warga dari desa Muara Abab pihaknya siap mengawal hingga permasalahannya tersebut tuntas. Yang terpenting lagi SK Pemberhentian tersebut sangat perlu ditinjau kembali,”jika dibiarkan berkembang maka Kepala Desa di Banyuasin ini akan habis oleh cara kinerja aparatur pemerintahan dan nama baik Bupati pun bisa rusak akibat ulah dari pada pejabat dibawahannya sendiri,”cetusnya.

Arkoni, mengaku prihatin setelah mendengar keterangan dari perwakilan warga yang diuraikan dalam rapat tadi bahwa pemkab Banyuasin melakukan dirskriminasi terhadap Kadesnya. Selama Kades dilakukan pemeriksaan pihak BPMD dan Inspektorat sekalipun beliau itu tidak turun kelapangan dan persoalan kades itu terkesan diselesaikan diatas meja saja,dari itu kita atas nama lembaga DPRD Kabupaten Banyuasin akan segerah melayangkan surat kepada Saudara Bupati Banyuasin agar meninjau ulang surat keputusannya tersebut,’’ tukasnya.(adi)