Dana BPJS Diduga Simpang Siur

Kartu BPJS

BANYUASIN - Perlu diperdalam sosialisasi program pelayanan kesehatan melalui BPJS, menyangkut iuran masih simpang siur pemahamannya dan perlu adanya tenaga skill dalam melakukan penyuluhan. Itu lantaran dalam pelayanan program tersebut terdapat kriteria setorannya juga tipe kelas pelayanan untuk pelayanan kesehatan termasuk didalamnya ada sanksi hingga pemberhentian kepesertaannya bagi peserta BPJS.

Ironisnya lagi dalam perekrutan anggota ada unsyur penekanan seluru nama yang ada terdata di dalam kartu keluarga itu semuanya harus daftar kalau hanya 1 atau 2 saja yang mau mendaftar maka tidak akan kami layani,‘’kalian perlu hati-hati dalam playanan BPJS sebab apa bila kalian main-main maka kalian akan berurusan dengan pihak Bank,sebab apa bila kalian dalam 3 bulan tidak melakukan penyetoran kartu kalian akan di nonaktifkan ,selain itu juga pihak Def colektor akan mendatanggi rumah kalian guna menagih,’’ungkap Kepala Bagian Oprasional BPJS RSUD Banyuasin Hj.Hartini.SE pada wartawan senin (8/9).

Dikatakannya dari itulah masyarakat jangan main-main dengan BPJS sebab kalau masyrakat mau gratisan pakai saja program Pak Alex Noerdin(Gubernur sumsel-red) kan gratis kalau BPJS ini kalian harus Bayar setiap bulannya sesuai kelas masing-masing,‘’saya itu sudah capek menjelaskan pada masyrakat kalau mau Gratisan pakai saja program Pak Alex Noerdin yaitu program Jamsos jangan program Mentri kalau program BPJS ini kalian harus Bayar sesuai dengan kelas masing-masing,selain itu juga kami tidak melayani kalau anggota keluarga yang ada terdaftar di kartu keluraga hanya 1 atau 2 saja yang mau membuat BPJS ini,kalau mau buat BPJS selurunya harus mendaftar atau silahkan saja pakai program jamsos kan Gratis karena BPJS ini jika telat dalam pembayaran kalian akan kena denda
keterlambatan,‘’terangnya.

Terpisa menurut Subekti (56) warga Banyuasin mengatakan setelah mendapat penjelasan dari petugas Puskesmas saat meminta surat rujukan bahwa sekarang ada program BPJS, namun baginya belum sepenuhnya penjelasan yang dijelaskan itu dipahami, hanya saja menyangkut ada iuran perorang juga ada saksi jika terjadi keterlambatan membayar iuran itu dikenakan sanksi, artinya beda tipis dengan program asuransi saja, Hanya saja di BPJS tersebut khusus untuk pelayanan kesehatan,‘’saya binggung dengan program BPJS ini,katanya untuk Masyrakat miskin namun kenapa harus ada denda,sebenarnya program ini untuk masyarakat miskin apa ansuransi untuk para kalangan menengga,ironisnya lagi kok jika kita tidak bayar pihak BANK akan datang akan kerumah untuk menagih jadi program seperti apa ini,’’cetusnya sembari kebinggungan

Masih menurutnya, untuk pelayanan kesehatan yang dijelaskan petugas jika terjadi rawat inap bagi peserta peserta BPJS diruang kelas I harus membayar perbulan Rp.59.500,- untuk kelas II sebesar Rp.42.500,- dan kelas III sebesar Rp.12.500,- perorangnya. Sementara kata Subekti jika selama 3 bulan berturut-turut tidak menyetor iuran tersebut kepesertaannya akan diberhentikan sementara.

Dilanjutkannya yang membingungkan baginya i, bagaimana jika terdapat keluarga besar seperti keluarganya yang ada 13 orang diantara seorang ayah, ibu, 7 anak serta ada 2 cucu dan seorang mertua. Artinya kalau keluarga saya mengambil pelayanan kelas II, iuran rutin saya setiap tanggal 10 perbulannya sebesar Rp. 510.000,- sedangkan saya sebagai pekerja srabutan ini juga masih sangat keberatan," Memang kesehatan itu mahal, tetapi bagaimana kalau dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan Kalau dipaksakan sebenarnya sangat baik program itu, tetapi kalau menyangkut iuran ini kadang yang menjadi sandungan dalam pemahamannya di masyarakat yang masih tabu. Dengan adanya sanksi keterlambatan membayar iuran pumenjadi momok masyarakat, sebab masyarakat pernah ada asuransi yang demikian programnya sehingga sampai ada yang meninggal dunia pun kesulitan mendapatkan klaimnya, “jelas Subekti.

Terpisa Armadi(28) warga Tanjung Agung Kecamatan Banyuasin III yang ingin mendaftar kan istrinya Rina guna persiapan Kelahiran Anak ke 2 nya ,namun dengan enteng pihak Playanan BPJS RSUD Banyuasin mengatakan kalau hanya satu orang lebih baik pakai program pak Alex Noerdi saja,‘’ya saya juga binggung dengan program Mentri Kesehatan tersebut sebenarnya bagai mana ,kenapa kok harus ada unsur pemaksaan seperti inikan yang butu persalin itu istri saya kenapa yang harus daftar semuanya tidak boleh 1 orang saja,akhirnya dengan rasa terpaksa sayapun mengikuti ke inginan mereka dengan mendaftar kan kami sekeluarga,setelah terdaftar rasa penyesalanpun ada. masalahnya kemana kami harus membayar setoran Rp 75000,- perbulannya itupun untuk kelas III sedangkan penghasilan saya ini pas-pasan ,jadi harapan kami pada pemerintah pusat dan daerah tolong beri kami solusi bagaimana sebenarnya program tersebut,’’pungkasnya.(adi)