Hari Pahlawan Diwarnai Aksi Unjuk Rasa KASBI

KAYUAGUNG OKI - Peringatan hari Pahlawan 10 Nopember 2014 di Kabupaten OKI diwarnai aksi unjuk rasa oleh Buru di Kab.OKI yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia(KASBI) Kab.OKI pada senin(10/11)jam 10.30 dihalaman Kantor Pemerintahan Kabupaten OKI.

Aksi yang diikuti oleh ribuan buru tersebut yang dikoordinatori oleh Alfan Mulya dalam orasinya mengatakan, tolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM,Tolak RPP Pengupahan yang Menyengsarakan buru,Lawan Pemberangusan Serikat,Tangkap Dan Adili Pengusaha Nakal,Rekomendasikan UMK Kab.OKI Sebesar Rp.2.882.542,-.

Seterusnya memintah kepada pemerintah Kab.OKI untuk Bentuk Dewan Pengupahan Dari Lembaga Tripatit Perburuhan Kabupaten,Dan juga dalam orasinya mereka menyerukan kepada kaum Buru dan rakyat Sumatera Selatan untuk berjuang bersama mewujudkan kesejateraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Aksi yang dilakukan Buru di halaman Pemkab OKI ini diterima dan dihadiri langsung oleh Bupati Kab.OKI Iskandar,SE,yang didampingi Sekda OKI,dan juga Asisten 1 bidang Pemerintahan Kab.OKI beserta jajaran Dinas terkait,”wujud dari keperpihakan Pemerintah Kab.OKI terhadap Buru di Kab.OKI yang tergabung Dalam Organisasi KASBI sudah kita lakukan sejak bulan januari 2014 beberapa hari sesudah saya dilantik menjadi Bupati Kab.OKI,”tutur Iskandar.

Wujud kepedulian ini sudah kita sampaikan melalui surat kepada APINDO Sumatera selatan(Sumsel) pada januari 2014 lalu, untuk segera membentuk Dewan Pengupahan dan selanjutnya membentuk kepengurusan APINDO Kab.OKI sehingga apa yang diharapkan Buru untuk mendapat kepastian besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat terwujud,”dari hasil surat yang kita mohonkan kepada APINDO Sumsel,saat ini kepengurusan APINDO Kab.OKI sudah terbentuk namun sampai detik ini, sudah beberapa kali pihak pemerintah Kab.OKI melayangkan surat meminta kepada APINDO Sumsel untuk segera dapat melantik kepengurusa APINDO Kab.OKI namun belum ada rekomendasi dari pihak APINDO Sumsel untuk pelantikan kepengurusan APINDO Kab.OKI,”kata Iskandar.

Usaha kita sudah maximal dalam memperjuangkan nasip Buru Di Kabupaten OKI,dalam arti selama ini bukanya Pekab OKI tutup mata namun sudah banyak upaya yang kita lakukan untuk kesejateraan Buru,”bukan saya tidak mau menetapkan UMK secar pribadi apa yang diinginka Buru,selaku Bupati OKI saya siap untuk melakukan hal tersebut namun saya harapkan pengertian para Buru karena apabilah saya lakukan penetapan UMK secara sepihak jelas itu menyalahi aturan karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak punya wewenang ,tentunya dalam penetapan UMK kita harus duduk bersama antara Pemerintah,APINDO dan Dewan Pengupahan untuk dapat rapat bersama menentukan besaran jumlah UMK Kab.OKI,namun sangat kita sayangkan sampai saat ini APINDO Kab.OKI belum dilantik,” ungkap Bupati.

“saya harapkan kepada KASBI untuk dapat bersabar,selaku Pemerintah Kab.OKI kita tetap upayakan dalam waktu dekat ini pelantikan APINDO Kab.OKI secepatnya bisa terlaksana,sehingga penetapan besaran UMK Kab.OKI yang diharapkan KASBI dapat segera terwujud demi kesejateraan para Buru dan juga masalah kenaikan BBM itu bukan wewenang Pemerintah Kab.OKI melainkan wewenang Pemerintah Pusat,”punkas Iskandar.(aziz)