Lemhanas RI Tertarik Studi Strategis tentang Pariwisata Sumsel
PALEMBANG, oganpost.com - Lantaran tertarik dengan potensi pembangunan pariwisata di Sumatera Selatan, sedikitnya 35 peserta dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia (RI) melakukan studi strategis di Provinsi Sumsel. Kunjungan ke Sumsel kali ini dalam rangka melakukan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV Tahun 2016.
Pada tahun ini Provinsi Sumsel dipilih sebagai objek studi strategis peserta Lemhanas, dengan harapan peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan pembangunan dan ketahanan nasional diwilayah Sumsel. Khususnya pembangunan bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian ketahanan nasional.
Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman mengaku, ini sebuah kejutan dan sangat mengapresiasi kedatangan peserta. Karena Sumsel dipilih sebagai objek tinjauan pembelajaran untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di bidang Pariwisata.
"Mengenai kepariwisataan itu tepat sekali, bahkan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, juga sering datang kesini. Kami akan mencanangkan Sumsel sebagai daerah wisata berbasis olahraga," ujar Mukti saat memberikan sambutannya di Auditorium Bina Praja, Senin (18/7).
Pilihan pembelajaran kajian studi di bidang pariwisata dirasa Mukti salah satu langkah tepat, karena ditengah situasi kurang menguntungkan, seperti harga minyak serta harga karet turun dan komoditas kelapa sawit yang tidak begitu stabil, maka perekonomian pariwisata menjadi pembahasan yang dapat membantu pemikiran Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan penghasilan nasional.
Kemudian itu, Mukti menyarankan, untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah Sumsel. Seperti di kelurahan atau di desa daerah Sumsel bisa dijadikan kajian studi. Contoh, isu berkembang yakni permasalahan desa yang sebelum berebut untuk mendaftar menjadi kelurahan, namun kini ingin kembali menjadi desa karena adanya bantuan dari Kementerian Desa untuk mendapatkan dana Rp 1 milyar per desa. Seharusnya menjadi desa, namun dipaksakan menjadi kota karena persyaratan maka ada ketidaktepatan.
Dari 2.580 desa yang dimiliki Provinsi Sumsel, maka tahun ini besar rata-rata menerima Rp 600 juta per desa, ungkap Mukti, bila tepat sasaran akan terasa manfaat dari dana desa. Namun sebaliknya kalau tidak tepat sasaran, desa tidak akan merasakan kontribusi dari kementrian untuk mengembangkan peningkatan pembangunan desa.
"Serta dana desa belum lancar, karena secara kelembagaan kementerian dalam negeri dan Kementerian Desa itu belum terlampaui. Kalau berbicara teritorial itu kewenangan Kemendagri, yang mengisi pembangunan itu terserah dari kementerian mana saja. Namun seperti ada perebutan lahan juga, oleh sebab itu perlu dilakukan dan perlu dilakukan semacam studi," harap Mukti.
Sementara itu, Pengajar Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas, Brigjen TNI Syahiding, mewakili Gubernur Lemhanas mengatakan, dalam perkembangan dimiliki provinsi Sumsel diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya di bidang pariwisata guna membangun peningkatan ekonomi nasional.
"Diharapkan melalui studi ini peserta akan memperoleh gambaran kondisi wilayah berkaitan dengan aspek ideologi, politik, sosial budaya dan HAM dalam sudut pandang perspektif ketahanan nasional," jelas Syahiding.
Dijelaskan Syahiding, Lemhanas adalah lembaga Pemerintah non kementrian, kedudukannya dan bertanggung jawab langsung ke Presiden RI. Untuk menciptakan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional, lembaga penyelenggara pemantapan nilai-niali kebangsaan serta menyiapkan strategis berbagai permasalahan bangsa dalam lingkup Nasional yang selanjutnya akan dijadikan pembahasan ke Presiden RI.
Serta bisa menjawab tuntuntan strategis baik Nasional, Regional, Global langsung maupun tidak Langsung, karena mempengaruhi stabilistas eksistensi RI , lembaga konsisten urgensi nasional untuk melaksanakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara NKRI di tengah kuatnya persaingan Regional dan Global dari waktu ke waktu.
Dalam kegiatannya, Lemhanas membentuk Tim Studi yang dibagi 4 rombongan, terdiri dari 27 Peserta, yakni 12 orang TNI, Polri 4 Orang, Kementrian 5 Orang, Kadin 1 Orang, Pemprov 3 orang, Parpol Ormas 3 Orang dan khususnya hadir dari Negara Sahabat, Jordania dan Madagascar dan melakukan kegiatan studi Selama 6 hari dimulai 17 dan 22 hari, Peserta juga akan melakukan kunjungan instansi-instansi Pemerintahan, serta potensi perkembangan pembangunan di Sumsel.
HP/MC Dishubkominfo Prov. Sumsel/TM
Pada tahun ini Provinsi Sumsel dipilih sebagai objek studi strategis peserta Lemhanas, dengan harapan peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan pembangunan dan ketahanan nasional diwilayah Sumsel. Khususnya pembangunan bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian ketahanan nasional.
Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman mengaku, ini sebuah kejutan dan sangat mengapresiasi kedatangan peserta. Karena Sumsel dipilih sebagai objek tinjauan pembelajaran untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di bidang Pariwisata.
"Mengenai kepariwisataan itu tepat sekali, bahkan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, juga sering datang kesini. Kami akan mencanangkan Sumsel sebagai daerah wisata berbasis olahraga," ujar Mukti saat memberikan sambutannya di Auditorium Bina Praja, Senin (18/7).
Pilihan pembelajaran kajian studi di bidang pariwisata dirasa Mukti salah satu langkah tepat, karena ditengah situasi kurang menguntungkan, seperti harga minyak serta harga karet turun dan komoditas kelapa sawit yang tidak begitu stabil, maka perekonomian pariwisata menjadi pembahasan yang dapat membantu pemikiran Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan penghasilan nasional.
Kemudian itu, Mukti menyarankan, untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah Sumsel. Seperti di kelurahan atau di desa daerah Sumsel bisa dijadikan kajian studi. Contoh, isu berkembang yakni permasalahan desa yang sebelum berebut untuk mendaftar menjadi kelurahan, namun kini ingin kembali menjadi desa karena adanya bantuan dari Kementerian Desa untuk mendapatkan dana Rp 1 milyar per desa. Seharusnya menjadi desa, namun dipaksakan menjadi kota karena persyaratan maka ada ketidaktepatan.
Dari 2.580 desa yang dimiliki Provinsi Sumsel, maka tahun ini besar rata-rata menerima Rp 600 juta per desa, ungkap Mukti, bila tepat sasaran akan terasa manfaat dari dana desa. Namun sebaliknya kalau tidak tepat sasaran, desa tidak akan merasakan kontribusi dari kementrian untuk mengembangkan peningkatan pembangunan desa.
"Serta dana desa belum lancar, karena secara kelembagaan kementerian dalam negeri dan Kementerian Desa itu belum terlampaui. Kalau berbicara teritorial itu kewenangan Kemendagri, yang mengisi pembangunan itu terserah dari kementerian mana saja. Namun seperti ada perebutan lahan juga, oleh sebab itu perlu dilakukan dan perlu dilakukan semacam studi," harap Mukti.
Sementara itu, Pengajar Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas, Brigjen TNI Syahiding, mewakili Gubernur Lemhanas mengatakan, dalam perkembangan dimiliki provinsi Sumsel diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya di bidang pariwisata guna membangun peningkatan ekonomi nasional.
"Diharapkan melalui studi ini peserta akan memperoleh gambaran kondisi wilayah berkaitan dengan aspek ideologi, politik, sosial budaya dan HAM dalam sudut pandang perspektif ketahanan nasional," jelas Syahiding.
Dijelaskan Syahiding, Lemhanas adalah lembaga Pemerintah non kementrian, kedudukannya dan bertanggung jawab langsung ke Presiden RI. Untuk menciptakan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional, lembaga penyelenggara pemantapan nilai-niali kebangsaan serta menyiapkan strategis berbagai permasalahan bangsa dalam lingkup Nasional yang selanjutnya akan dijadikan pembahasan ke Presiden RI.
Serta bisa menjawab tuntuntan strategis baik Nasional, Regional, Global langsung maupun tidak Langsung, karena mempengaruhi stabilistas eksistensi RI , lembaga konsisten urgensi nasional untuk melaksanakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara NKRI di tengah kuatnya persaingan Regional dan Global dari waktu ke waktu.
Dalam kegiatannya, Lemhanas membentuk Tim Studi yang dibagi 4 rombongan, terdiri dari 27 Peserta, yakni 12 orang TNI, Polri 4 Orang, Kementrian 5 Orang, Kadin 1 Orang, Pemprov 3 orang, Parpol Ormas 3 Orang dan khususnya hadir dari Negara Sahabat, Jordania dan Madagascar dan melakukan kegiatan studi Selama 6 hari dimulai 17 dan 22 hari, Peserta juga akan melakukan kunjungan instansi-instansi Pemerintahan, serta potensi perkembangan pembangunan di Sumsel.
HP/MC Dishubkominfo Prov. Sumsel/TM
%20oki.png)
No comments