Pemerintah Jangan Tinggal Diam Usut Tuntas Bendera RRC
 |
| Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Indra Gunawan |
BANYUASIN oganpost.com-Politisi partai Gerindra. Indra Gunawan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh PT. Asri Gita. Seperti diketahui PT tersebut memasang Bendera Negara Republik Rakyat China yang terletak di Maryana kecamatan Banyuasin I kabupaten Banyuasin.
"Negara kita ini berdaulat, pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan, jangan hanya berpangku tangan, cari tahu motif dari pengibaran bendera RRC, sungguh mustahil jika alibinya PT hanya ketidak Tahuan, yang kita khawatirkan ada unsur politik dibalik pengibaran bendera tersebut." ujarnya saat di bincangi wartawan di gedung DPR Banyuasin Senin(23/1)
Lanjut dia,hal ini harus di beri sangsi tegas karena ini suatu kelalaiannya, Pemasangan bendera harus ada izin, baik dalam momen tertentu atau kegiatan-kegiatan seremonial alainya,”Dari pandangan politik berdasarkan praduga kita menilai ini kelas menyalahi aturan bukan sekedar kabupaten namun sudah masalah NKRI,"imbuhnya.
Dilanjutkan ,Gerindra akan secepatnya menyampaikan persoalan ini kepada pihak pemerintah Banyuasin yaitu Bupati agar memberikan tindakan terutama sanksi agar kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada tidak lagi menyalahi aturan dan menajemen yang ada di NKRI ini.
"Jangan sekadar hanya di turunkan saja, kalau bisa seperti itu semua orangpun ingin memasang bendera yang sama sebagai koleksi, namun yang perlu di perhatikan negara kita di dapat dari perjuangan bukan pemberian mentah-mentah, dalam arti harus ada sanksi,"pungkasnya.(armadi)
"Negara kita ini berdaulat, pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan, jangan hanya berpangku tangan, cari tahu motif dari pengibaran bendera RRC, sungguh mustahil jika alibinya PT hanya ketidak Tahuan, yang kita khawatirkan ada unsur politik dibalik pengibaran bendera tersebut." ujarnya saat di bincangi wartawan di gedung DPR Banyuasin Senin(23/1)
Lanjut dia,hal ini harus di beri sangsi tegas karena ini suatu kelalaiannya, Pemasangan bendera harus ada izin, baik dalam momen tertentu atau kegiatan-kegiatan seremonial alainya,”Dari pandangan politik berdasarkan praduga kita menilai ini kelas menyalahi aturan bukan sekedar kabupaten namun sudah masalah NKRI,"imbuhnya.
Dilanjutkan ,Gerindra akan secepatnya menyampaikan persoalan ini kepada pihak pemerintah Banyuasin yaitu Bupati agar memberikan tindakan terutama sanksi agar kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada tidak lagi menyalahi aturan dan menajemen yang ada di NKRI ini.
"Jangan sekadar hanya di turunkan saja, kalau bisa seperti itu semua orangpun ingin memasang bendera yang sama sebagai koleksi, namun yang perlu di perhatikan negara kita di dapat dari perjuangan bukan pemberian mentah-mentah, dalam arti harus ada sanksi,"pungkasnya.(armadi)
%20oki.png)
No comments