Aparat Hukum Didesak Usut Tuntas Dugaan Pidana Robohnya Atap Rumdin

Plt Bupati OKI HM Rifa'i SE saat meninjau robohnya atap rumah dinas Bupati OKI

ONews, KAYUAGUNG - Kasus ambruknya atap rumah dinas (rumdin) Bupati OKI, pada Selasa (27/02) lalu, masih menyisakan polemik di kalangan warga Kabupaten OKI. Pasalnya, meski atap yang roboh sudah mulai dibangun kembali, namun bukan berarti akan menghilangkan dugaan pidana dari kasus tersebut.

Ketua LSM Transparansi Akuntabilitas Publik (TRAP) Sumsel Pipin SJ, kepada wartawan mengungkapkan sudah ada empat sampai lima ASN yang disanksi, namun itu bukan persoalan karena atap rumdin roboh. Tapi, karena kasus lampu hias di atap rumdin roboh.

"Usut semuanya, termasuk pihak ketiga alias rekanan. Kita desak penegak hukum, baik itu Kejari maupun Polres OKI, untuk mengusut dugaan pidana dari kasus tersebut,” terangnya, Kamis (26/04).

Diakuinya, saat ini pihak ketiga sudah mulai membangun kembali atap rumdin roboh tersebut. Namun kualitas bangunan itu masih dipertanyakan. "Namanya juga rehab. Jadi semua lapisan harus peka dan melakukan pengawasan terhadap rehab itu,” jelasnya.

Semestinya, lanjut Pipin, meskipun direhab, kalau bentangan bangunannya sendiri tidak ditambah, dirinya khawatir atap rumdin itu akan roboh lagi.

"Bentangan yang ada sekarang sekitar 6 meter panjangnya. Artinya harus ada bangun fisik gedung dulu, minimal harus ada tiang penyangga, agar atap itu tidak roboh lagi,” tambahnya.

Senada, anggota Komisi III DPRD OKI Ni Wayan Siti, saat dikonfirmasi wartawan mengaku pihaknya terus memantau kasus robohnya rumdin Bupati tersebut.

"Komisi III sudah turun ke lapangan. Bahkan, saat paripurna, juga sudah kita pertanyakan itu kepada Pihak Pemkab OKI,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini pihaknya maupun Pemkab OKI masih menunggu hasil rekomendasi dari tim investigasi independen yang telah dibentuk.

"Pihak dinas terkait yakni PU CK, sudah kita mintai keterangan terkait hal itu. Namun, mereka juga masih menunggu hasil rekomendasi tim independen, baru bisa direhab lagi,” tambahnya.

Sementara Kajari OKI Viva Hari Rustaman SH, melalui Kasi Intel M Indra SH, ketika ditemui wartawan mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima rekomendasi dari tim independen terkait robohnya rumdin Bupati itu.

"Sebenarnya, juga tidak ada kewajiban tim independen menyampaikan rekomendasi itu,” ungkap Indra.

Menurut Indra, pihaknya juga sebenarnya sudah turun ke lapangan, terkait hal itu.

"Bahkan, penyelidikan yang dilakukan juga tidak berpatokan dengan hasil rekomendasi tim independen, tidak perlu. Soalnya, penyelidikan dan semacamnya itu akan dilakukan dari internal kejari, bukan melibatkan tim independen,” tambahnya.

(net/red)