DPRD Nyeletuk ‘Paok’, Bursah Zarnubi Tak Terima

LAHAT, oganpost.com - Suasana politik di Kabupaten Lahat memanas setelah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Harlin Kurniawansyah, dalam kegiatan reses tahap II dapil VI tahun sidang 2026, Jumat (10/4). Dalam forum tersebut, ia menyebut Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dengan istilah “Bupati Paok” (kolam), yang langsung menyulut perhatian dan reaksi publik.

Tak tinggal diam, Bursah Zarnubi merespons dengan nada tegas. Ia menyayangkan pernyataan yang dinilai bernuansa merendahkan program strategis daerah yang justru tengah digencarkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya tidak tahu apa maksudnya disebut seperti itu. Tapi yang jelas, program tebat ini bukan bahan sindiran. Ini program serius, hasil kajian, dan punya tujuan besar untuk rakyat,” tegasnya.

Bursah menekankan bahwa pengembangan tebat bukan sekadar proyek biasa, melainkan langkah konkret untuk mengangkat potensi lokal yang selama ini terbengkalai. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai ironi, karena daerah yang kaya sumber daya justru masih bergantung pada pasokan ikan dari luar.

“Potensi kita besar, tapi belum dimaksimalkan. Masa kita terus bergantung pada daerah lain seperti Lubuklinggau? Ini yang sedang kita benahi,” ujarnya.

Lebih jauh, Bursah menegaskan bahwa program tebat memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat bawah. 

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kearifan lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lahat.

Di tengah polemik ini, Bursah mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan pembangunan. 

Ia justru mengajak semua pihak, termasuk legislatif, untuk menunjukkan sikap konstruktif.

“Kalau ingin kritik, silakan. Tapi jangan sampai merendahkan program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, turut memperkuat pernyataan dengan menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bukan sekadar program daerah. Pengembangan pangan hewani seperti ikan juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), jadi jelas arahnya,” ujarnya.

Di tengah ketegangan ini, masyarakat berharap polemik tidak berujung konflik berkepanjangan. Justru, momentum ini diharapkan menjadi tamparan bagi para elit politik untuk lebih fokus pada kerja nyata dibanding retorika yang memicu kontroversi.

Dengan potensi alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Lahat optimistis program tebat mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru—asal tidak terus dijadikan bahan sindiran politik yang kontraproduktif. (SMSI Lahat)