SULAWESI BARAT, oganpost.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Provinsi Sulawesi Barat hingga Februari 2026 menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi, penerimaan negara mengalami kontraksi akibat tekanan eksternal, sementara di sisi lain belanja negara tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebagai penopang aktivitas ekonomi daerah.
Pendapatan APBN di Sulawesi Barat tercatat sebesar Rp151,68 miliar, atau 10,81 persen dari target Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut masih didominasi oleh penerimaan dari pajak perdagangan internasional, khususnya bea keluar, yang mencapai Rp40,50 miliar.
Meski demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar 64,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, yang turun dari USD955,44 per metrik ton (Februari 2025) menjadi USD918,14 per metrik ton (Februari 2026).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp26,39 miliar, atau 27,11 persen dari target Rp97,35 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp11,82 miliar, yang bersumber dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju.
Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1,82 miliar, yang sebagian besar berasal dari satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat.
Di sisi belanja, realisasi APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp1.474,66 miliar, atau 16,95 persen dari pagu Rp8.699,96 miliar, dengan pertumbuhan 13,02 persen (yoy).
Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp311,88 miliar, atau 8,96 persen dari pagu Rp3.482,12 miliar, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.162,78 miliar, atau 9,16 persen dari pagu Rp5.217,84 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan 30,15 persen (yoy), didorong oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 9,16 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant periode Februari 2026 kepada pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Nonfisik, khususnya untuk Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND).
Adapun hingga akhir Februari 2026, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa masih belum mencatatkan realisasi.
Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif. Kondisi ini menunjukkan peran APBN sebagai instrumen fiskal yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026.
Ke depan, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, APBN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.(Ril)