HUT ke-81 OKI: Pembangunan Meluas, Karhutla dan Jalan Rusak Masih Jadi Tantangan

OKI46 Dilihat

OKI, oganpost.com — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memperingati hari jadinya yang ke-81 pada Senin (12/10/2026). Di tengah berbagai capaian pembangunan yang dipaparkan pemerintah daerah, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keterbatasan infrastruktur jalan, serta pemerataan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Dalam Rapat Paripurna DPRD OKI memperingati Hari Jadi ke-81 Kabupaten OKI, Bupati H. Muchendi Mahzareki memaparkan sejumlah program yang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari perluasan akses listrik di wilayah terpencil dan pesisir, peningkatan konektivitas jalan, perlindungan sosial, hingga penguatan literasi pelajar.

Namun, peringatan tahun ini berlangsung tanpa hiburan. Pemerintah memilih memusatkan perhatian pada penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah OKI.

Muchendi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak sekaligus menyatakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut.

“Atas peristiwa karhutla ini, saya selaku Bupati Ogan Komering Ilir menyatakan bertanggung jawab dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” kata Muchendi dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, Pemkab OKI telah menetapkan status siaga karhutla dan mengerahkan lebih dari 810 personel untuk melakukan pencegahan, patroli, serta pemadaman. Pemerintah daerah juga memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA), mengevaluasi kesiapsiagaan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh korporasi.

Luas kawasan gambut yang mencapai sekitar 809.274 hektare atau 47 persen dari wilayah OKI menjadi salah satu tantangan pengendalian kebakaran. Kondisi tersebut, menurut Muchendi, membutuhkan dukungan personel, sarana pemadaman, serta pencegahan yang berkesinambungan.

Pemkab OKI juga mendorong penataan tata air berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), dan integrasi data melalui command center untuk mendukung deteksi dini potensi kebakaran.

Pemerintah daerah menyatakan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak turut menjadi perhatian, sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Selatan.

Herman Deru: Penanganan Karhutla Jadi Prioritas

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, peringatan HUT ke-81 OKI sengaja dilaksanakan secara sederhana karena pemerintah harus memprioritaskan penanganan karhutla.

“Peringatan HUT ke-81 Kabupaten OKI tahun ini kita laksanakan sesederhana mungkin tanpa gebyar hiburan. Pemerintah daerah saat ini tengah fokus pada evaluasi, khususnya terhadap kejadian karhutla yang masih terus berlangsung,” kata Herman Deru seusai rapat paripurna di Kantor DPRD OKI.

Ia mengaku turun langsung ke lokasi kebakaran di Desa Jungkal bersama Muchendi untuk melihat kondisi lapangan. Angin kencang, menurut dia, turut menyulitkan pemadaman karena berpotensi membawa material pembakaran dan memicu munculnya titik api baru.

Meski demikian, Herman Deru memastikan petugas di darat terus berupaya memadamkan api.

Di sisi lain, gubernur mengapresiasi sejumlah indikator pembangunan OKI yang disebut menunjukkan perkembangan positif, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Apresiasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah. Meski sejumlah program telah berjalan, keberhasilan pembangunan tetap perlu dilihat dari keberlanjutan hasil, pemerataan manfaat, dan kemampuan pemerintah menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Pemerataan Listrik Menjangkau Wilayah Terpencil

Di sektor energi, Pemkab OKI terus mendorong perluasan akses listrik hingga wilayah terpencil dan pesisir. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan jaringan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal, serta bantuan pemasangan sambungan listrik bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Salah satu capaian yang disampaikan dalam rapat paripurna adalah masuknya listrik ke Dusun Lembah Sunyi, Desa Sungai Jeruju. Setelah puluhan tahun menunggu, sebanyak 245 kepala keluarga kini dapat menikmati akses listrik. Layanan serupa juga telah dirasakan masyarakat di kawasan lebak Desa Pedamaran 4 dan Desa Juk Dadak.

Selanjutnya, perluasan jaringan diarahkan untuk 1.775 kepala keluarga di Desa Sungai Ketupak, Karangsia, Simpang Tiga Sakti, dan Sungai Somor. Pembangunan di wilayah tersebut sebelumnya terkendala status kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Menurut pemerintah daerah, izin pemanfaatan kawasan telah diterbitkan sehingga pembangunan jaringan dapat dilanjutkan.

Sementara itu, bagi 5.496 kepala keluarga di 11 desa pesisir, Pemkab OKI mendorong pembangunan PLTS komunal. Selama ini, warga mengeluarkan biaya operasional genset sekitar Rp1 juta hingga Rp3,3 juta per bulan.

Pemerintah berharap pemanfaatan energi komunal dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Meski demikian, realisasi pembangunan, keberlanjutan operasional, dan kemampuan sistem memenuhi kebutuhan listrik warga akan menjadi faktor penting dalam menentukan manfaat program tersebut.

Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sebanyak 2.000 rumah di 128 desa juga dilaporkan telah memperoleh akses listrik. Program ini menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan sambungan listrik di rumahnya.

Jalan Kabupaten Masih Membutuhkan Penanganan

Selain energi, konektivitas jalan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan OKI. Pemerintah daerah mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menangani sejumlah ruas jalan yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil usaha.

Sejumlah ruas yang ditangani melalui berbagai skema pendanaan meliputi Sumber Hidup–Kayulabu, Kayulabu–Talang Jaya, Rimba Naning, serta Talang Jaya–Sungai Menang.

Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), peningkatan jalan pada ruas Sumber Hidup–Kayulabu mencakup panjang 10,382 kilometer. Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit digunakan untuk peningkatan jalan Kayulabu–Talang Jaya sepanjang 5 kilometer dan ruas Rimba Naning sepanjang 0,9 kilometer. Adapun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), penanganan dilakukan pada ruas Talang Jaya–Sungai Menang sepanjang 2,36 kilometer.

Meski sejumlah ruas telah mendapatkan penanganan, kebutuhan infrastruktur jalan masih besar. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 1.467,638 kilometer, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 32,90 persen berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar panjang jalan kabupaten belum masuk kategori mantap. Karena itu, kesinambungan anggaran, penentuan prioritas ruas, serta pengawasan mutu pekerjaan menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas infrastruktur.

Pengembangan akses menuju kawasan strategis juga menjadi perhatian, termasuk rencana akses Exit Tol Mataram Jaya yang berpotensi memperkuat keterhubungan OKI dengan jaringan jalan tol. Namun, tahapan pembangunan, kebutuhan lahan, dan kepastian pelaksanaan masih memerlukan koordinasi lintas pemerintahan.

Bupati Muchendi menilai sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat diperlukan agar penanganan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Menurut dia, pembangunan jalan bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, melainkan juga akses terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar.

Program Perlindungan Sosial Menjangkau Warga

Di bidang perlindungan sosial, Pemkab OKI melaporkan pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bantuan perlengkapan sekolah.

Program RTLH telah menjangkau 1.071 penerima manfaat. Salah satunya Nenek Saimah, warga Desa Tanjung Sari I, Kecamatan Lempuing Jaya, yang menerima bantuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya.

Muchendi mengatakan, program rumah layak huni ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama warga yang membutuhkan tempat tinggal aman dan layak.

Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dilaporkan mencapai 100,33 persen dari jumlah penduduk OKI.

Salah satu warga yang disebut memperoleh manfaat layanan kesehatan adalah Mawan bin Manap, yang menjalani perawatan jantung hingga dirujuk ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang.

Capaian cakupan UHC tersebut perlu dibaca sesuai indikator dan metode penghitungan yang digunakan. Angka kepesertaan tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh aspek pelayanan, seperti kemudahan akses fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, maupun mutu layanan yang diterima pasien.

Sementara itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan di OKI dilaporkan telah mencakup 20.628 pekerja. Program tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu, termasuk santunan kematian dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.

Menurut Muchendi, perlindungan sosial diperlukan agar keluarga memiliki penyangga ketika pencari nafkah menghadapi musibah atau risiko ekonomi.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menyalurkan seragam dan tas sekolah gratis kepada 13.374 siswa sekolah dasar (SD) dan 8.187 siswa sekolah menengah pertama (SMP) pada 2026. Total penerima mencapai 21.561 siswa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan pengeluaran orang tua sekaligus mendukung kesempatan belajar yang lebih setara. Keberlanjutan program dan ketepatan sasaran menjadi hal yang perlu dijaga agar bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.

15.000 Pelajar Pecahkan Rekor MURI

Pembangunan sumber daya manusia turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 OKI. Sebanyak 15.000 pelajar SMP se-Kabupaten OKI dilaporkan berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui gerakan menulis cerpen bertema “Cita-Cita Generasi Emas Kabupaten OKI”.

Penghargaan diserahkan seusai Rapat Paripurna DPRD OKI pada Senin (12/10/2026).

Gerakan bertajuk “Satu Anak Menulis, Satu Sekolah Menginspirasi” berlangsung selama satu bulan, sejak 12 September hingga 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pelajar yang menghasilkan cerpen dengan judul dan isi berbeda.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten OKI, Maulidini, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong kreativitas dan membangun kebiasaan menulis di kalangan pelajar.

Menurut dia, pendataan peserta, penghimpunan naskah, dan dokumentasi menjadi bagian dari proses verifikasi rekor. Kumpulan cerpen yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dokumentasi gagasan dan cita-cita generasi muda OKI.

Bupati Muchendi mengapresiasi para pelajar, guru, dan orang tua yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan literasi tidak berhenti pada pencapaian rekor, tetapi berlanjut menjadi kebiasaan membaca dan menulis di sekolah maupun di rumah.

Meski demikian, keberlanjutan kegiatan literasi akan sangat ditentukan oleh dukungan sekolah, ketersediaan bahan bacaan, pendampingan guru, dan ruang bagi pelajar untuk terus menghasilkan karya setelah peringatan hari jadi berakhir.

Pembangunan Harus Terukur dan Berkelanjutan

Rangkaian capaian yang disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 OKI memperlihatkan beragam upaya pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas, memperkuat perlindungan sosial, dan mengembangkan potensi generasi muda.

Namun, agenda pembangunan tersebut berjalan beriringan dengan persoalan yang belum selesai. Karhutla membutuhkan penanganan cepat sekaligus pencegahan jangka panjang. Kondisi jalan kabupaten menuntut prioritas pembangunan yang terukur, sedangkan pemerataan listrik di wilayah terpencil membutuhkan kepastian realisasi dan keberlanjutan layanan.

Pada saat yang sama, program bantuan sosial dan pendidikan perlu terus dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Peringatan hari jadi daerah dengan demikian bukan hanya menjadi ruang penyampaian capaian, melainkan juga momentum untuk mengukur pekerjaan yang telah diselesaikan dan persoalan yang masih harus dituntaskan.

Bagi masyarakat OKI, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak semata-mata terletak pada banyaknya program yang diumumkan, tetapi pada perubahan nyata yang dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh warga di wilayah terpencil, pesisir, dan kawasan yang terdampak karhutla.(RIO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *