KAYUAGUNG, oganpost.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) mulai mengeksekusi aset milik terpidana kasus korupsi Dana Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Samsul bin Simin. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.187.263.900.
Penyitaan eksekusi dilakukan Jaksa Eksekutor bersama Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari OKI di Desa Lirik, Rabu (11/11/2026). Proses tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tertanggal 16 Desember 2025.
Kasi Intelijen Kejari OKI, Agung Setiawan, S.H., M.H., mengatakan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara.
“Pelaksanaan sita eksekusi ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan. Kami berupaya mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset milik terpidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan amar putusan, Samsul bin Simin dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1.187.263.900. Nilai tersebut didasarkan pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa Lirik Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
Dalam putusan itu, kewajiban pembayaran uang pengganti juga diperhitungkan dengan objek tanah milik terpidana yang sebelumnya telah disita jaksa. Tanah tersebut berukuran 15 x 10 meter dan berlokasi di RT 005 RW 003, Dusun II, Desa Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam.
Agung menjelaskan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan selanjutnya dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Pelaksanaan penyitaan turut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI serta mendapat pengamanan dari Tim Intelijen Kejari OKI. Proses berlangsung aman dan tertib tanpa adanya perlawanan dari pihak mana pun.
Selanjutnya, aset yang telah disita akan melalui tahapan penilaian, pemenuhan administrasi pertanahan, serta pemeriksaan kepastian status hukumnya sebagai bagian dari persiapan proses pelelangan.
“Apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban uang pengganti, penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana tetap dapat dilakukan sesuai prosedur hukum,” jelasnya.
Agung menegaskan, Kejari OKI tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memastikan pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme eksekusi yang telah diatur dalam perundang-undangan.(SMSI OKI)
