BANTEN, oganpost.com – Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM PTAI) Banten secara tegas menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut dan meminta pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa landasan kajian ilmiah yang komprehensif.
Penolakan itu menyusul pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 yang menyinggung wacana relokasi satwa bercula satu tersebut.
BEM PTAI Banten menilai, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi objek konservasi. Keberadaannya telah melekat dengan ekosistem dan identitas ekologis Banten, khususnya kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang selama puluhan tahun menjadi habitat alaminya.
Presiden Wilayah Forkom BEM/DEMA PTAI Banten, Muhammad Nur Hidayat, mempertanyakan urgensi pemindahan tersebut. Menurut dia, kebijakan konservasi tidak semestinya bertumpu pada pertimbangan sepihak, terlebih menyangkut keberlangsungan hidup satwa yang populasinya sangat terbatas.
“Kami mempertanyakan apa dasar kajian ilmiah yang menyatakan bahwa relokasi merupakan solusi terbaik bagi kelangsungan Badak Jawa. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi satwa itu sendiri,” demikian sikap BEM PTAI Banten dalam pernyataan tertulisnya.
BEM PTAI Banten tidak menampik adanya potensi ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk memindahkan Badak Jawa tanpa perhitungan matang.
Sejumlah aspek, mulai dari kondisi ekologis habitat tujuan, daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, genetika, reproduksi hingga risiko selama proses translokasi, dinilai harus dikaji secara menyeluruh.
Mahasiswa juga mempertanyakan kesiapan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru. Sebab, pemindahan satwa bukan perkara memindahkan individu dari satu kawasan ke kawasan lain, melainkan menyangkut kemampuan satwa untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan barunya.
Di sisi lain, BEM PTAI Banten meminta pemerintah tidak mengesampingkan pilihan memperkuat perlindungan di habitat asli. Upaya mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta peningkatan kapasitas konservasi di Ujung Kulon dinilai perlu ditempatkan sebagai prioritas.
Tak hanya itu, transparansi juga menjadi sorotan. BEM PTAI Banten meminta Kementerian Kehutanan membuka kajian, data, dan dasar kebijakan yang melatarbelakangi munculnya wacana relokasi tersebut.
Mereka turut meminta kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan investor maupun pendanaan eksternal, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan mekanisme pengelolaannya.
Atas dasar itu, BEM PTAI Banten menyampaikan enam tuntutan. Pertama, menolak relokasi Badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kedua, mendesak Kementerian Kehutanan membuka seluruh dokumen kajian dan dasar kebijakan terkait rencana tersebut. Ketiga, meminta pemerintah mengutamakan penguatan perlindungan serta mitigasi risiko di Taman Nasional Ujung Kulon.
Keempat, mendesak pelibatan akademisi, masyarakat Banten, pemerhati lingkungan, pemerintah daerah, dan organisasi mahasiswa dalam setiap pembahasan. Kelima, memastikan kebijakan konservasi tidak ditunggangi kepentingan ekonomi, proyek, maupun pihak tertentu.
Keenam, BEM PTAI Banten menyatakan siap mengawal persoalan tersebut bersama masyarakat dan elemen sipil lainnya.
Bagi BEM PTAI Banten, masa depan Badak Jawa tidak boleh diputuskan melalui kebijakan yang minim keterbukaan. Keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan di luar agenda konservasi.
“Badak Jawa bukan komoditas. Ujung Kulon bukan sekadar lokasi. Ia adalah rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia,” demikian penegasan BEM PTAI Banten.(RIO)
