KAYUAGUNG, oganpost.com – Rencana pembatasan musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapat dukungan dari kalangan pengusaha hiburan hingga ulama. Kebijakan yang diarahkan untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba itu dinilai perlu mendapat dukungan bersama, tanpa harus mematikan usaha hiburan masyarakat.
Kesepahaman tersebut mengemuka dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang berlangsung di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026). Sejumlah pelaku usaha orgen tunggal (OT), pelaku orkes, serta tokoh agama hadir menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, pemberantasan narkoba tidak bisa semata-mata dibebankan kepada aparat kepolisian. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, untuk membangun pengawasan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, pembatasan musik remix dan DJ menjadi salah satu langkah preventif yang ditempuh sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba. Kebijakan itu didasarkan pada upaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan kegiatan hiburan sebagai ruang berkumpulnya pengedar maupun pengguna narkoba.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujarnya.
Agung menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas usaha orgen tunggal yang selama ini menjadi bagian dari hiburan masyarakat. Pembatasan hanya menyasar jenis musik yang dilarang, sementara pelaku usaha tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan dengan genre musik lainnya.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” katanya.
Sikap kepolisian tersebut mendapat respons positif dari kalangan pengusaha hiburan. Rindi, salah seorang pengusaha orgen tunggal di Kayuagung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Baginya, keberlangsungan usaha dan upaya menjaga lingkungan sosial bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Ia menilai, hiburan tetap dapat berlangsung tanpa harus mengandalkan musik remix maupun DJ. Karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diberlakukan.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ujar Rindi.
Dukungan juga datang dari kalangan ulama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, memandang upaya pencegahan narkoba perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap berbagai aktivitas sosial, termasuk penyelenggaraan hiburan di tengah masyarakat.
Menurutnya, hiburan pada dasarnya tidak menjadi persoalan sepanjang tetap berada dalam koridor norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jangan sampai kegiatan yang semestinya menjadi ruang silaturahmi justru membuka celah bagi perilaku yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni.
Dukungan dari pelaku usaha hiburan dan tokoh agama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesepahaman di tengah masyarakat. Di satu sisi, aktivitas hiburan tetap dapat berjalan, sementara di sisi lain pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba diharapkan semakin diperkuat.
(RIO)
