Kapolda Sumsel Minta Pemkab OKI Biayai Restorasi 20 Kampung Narkoba pada 2027

OKI254 Dilihat

OKI, oganpost.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama DPRD setempat mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program restorasi 20 kampung narkoba pada 2027.

Permintaan itu disampaikan Rony berkali – kali saat sambutan pada kunjungan kerja ke Mapolres OKI, Kamis (19/11/2026). Langsung di hadapan Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Ketua DPRD OKI, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda menegaskan pemberantasan narkotika tidak boleh hanya bertumpu pada kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut dia, perang terhadap narkoba harus menjadi tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Sebab, persoalan peredaran narkotika tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kehadiran negara dirasakan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba ini bukan hanya panggung polisi, bukan hanya panggung BNN. Sejatinya, deklarasi dan pemberantasan narkoba ini adalah panggung kita semua,” tegas Rony.

Ia menyoroti kecenderungan kegiatan pemberantasan narkoba yang selama ini dinilai kerap berhenti pada seremoni dan dokumentasi. Sementara, keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Rony kemudian meminta Bupati OKI dan pimpinan DPRD tidak sekadar memberikan dukungan secara lisan. Ia secara khusus meminta agar perangkat daerah dilibatkan melalui program dan kegiatan nyata di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan narkoba.

Dari sekitar 40 kali penindakan di wilayah yang terindikasi sebagai sarang peredaran narkoba, Polres OKI telah merencanakan pembentukan posko restorasi di 20 titik.

Posko tersebut nantinya tidak hanya menjadi pusat kegiatan kepolisian, melainkan ruang kolaborasi berbagai instansi untuk mengembalikan kondisi sosial masyarakat di kawasan tersebut.

“Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, tolong alokasikan anggaran di daerah-daerah tadi, minimal di 20 lokasi ini. Dinas-dinas yang ada di OKI saya minta digerakkan untuk memiliki kegiatan di lokasi tersebut,” ujarnya.

Ia menekankan, keberadaan posko tidak akan efektif apabila hanya diisi personel kepolisian. Keterlibatan camat, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur pemerintahan lainnya dinilai menjadi kunci agar upaya pemulihan kawasan rawan narkoba tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rony bahkan meminta program tersebut dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027 dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama satu tahun anggaran, bukan sekadar kegiatan satu atau dua bulan.

“Ini program satu tahun anggaran, bukan sebulan dua bulan. Harapan kita, minimal pada 2028 nanti kampung-kampung tersebut tidak lagi menjadi kampung narkoba ataupun sarang narkoba,” katanya.

Kapolda berharap pendekatan tersebut mampu mengubah kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat peredaran narkotika menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan kembali memiliki kehidupan sosial yang sehat.

Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta menyampaikan bahwa deklarasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud keseriusan bersama dalam menciptakan Kabupaten OKI yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

Menurut dia, Polres OKI akan terus memperkuat langkah penegakan hukum yang dibarengi dengan upaya pencegahan, edukasi, dan pendekatan kepada masyarakat.

“Komitmen bersama ini diharapkan menjadi langkah nyata membangun lingkungan yang sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya narkotika, terutama bagi generasi muda di Kabupaten OKI,” Ungkap Kapolres OKI (RIO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *