Tak Biarkan Uang Negara Raib, Kejari OKI Eksekusi Rp730,5 Juta Korupsi Hibah Panwaslu

OKI157 Dilihat

KAYUAGUNG, oganpost.com – Perkara korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun anggaran 2017–2018 kembali berujung pada pemulihan keuangan negara. Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI mengeksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp730,5 juta dari perkara yang menjerat Ihsan Hamidi dan Hadi Irawan.

Eksekusi yang dilaksanakan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari OKI, Kamis (19/11/2026), menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Uang sebesar Rp730.500.000 tersebut selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Kejari OKI. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kayuagung ke rekening RPL Kejari OKI untuk dana sitaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari OKI, Agung Setiawan, menjelaskan pembayaran uang pengganti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

“Dalam perkara ini, Ihsan Hamidi dan Hadi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.” katanya

Pembayaran tersebut, menurut Agung, turut didukung iktikad baik dan sikap kooperatif pihak keluarga terpidana dalam memenuhi kewajiban uang pengganti.

“Bagi Kejari OKI, penuntasan perkara korupsi tidak semestinya hanya diukur dari berapa lama pelaku menjalani hukuman badan. Ada tanggung jawab lain yang tak kalah penting, yakni memastikan uang negara yang dirugikan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.” ujarnya

Sebab, kata agung vonis pidana memang menjadi konsekuensi atas perbuatan korupsi. Namun, pemulihan keuangan negara merupakan bagian lain dari tanggung jawab penegakan hukum yang tidak boleh diabaikan.

“Melalui eksekusi ini, Kejari OKI menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak berhenti setelah putusan hakim dijatuhkan. Pemulihan aset negara tetap menjadi bagian dari pekerjaan penegakan hukum.” tandasnya (SMSI OKI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *