OGAN KOMERING ILIR, oganpost.com – Nasib ribuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seolah luput dari perhatian pemerintah daerah. Hak insentif yang seharusnya mereka terima hingga kini belum juga dibayarkan. Ironisnya, tunggakan itu disebut telah berlangsung selama enam bulan.
Padahal, para kader tetap menjalankan tugas mendampingi keluarga sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten OKI.
Informasi yang dihimpun oganpost.com, keterlambatan pembayaran oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab.Ogan Komering Ilir(OKI) bukan karena usulan belum diajukan. Pengajuan insentif telah disampaikan, namun hingga kini realisasinya belum juga dilakukan.
Dalam pesan yang beredar di kalangan kader disebutkan, keterlambatan terjadi karena proses pencairan masih menunggu antrean.
“Pengajuan telah dilakukan, namun sampai saat ini belum terealisasi karena kendala. Mohon bersabar, mungkin masih antre,” demikian isi pesan tersebut.
Disebutkan pula, terdapat sekitar 1.800 anggota TPK di Kabupaten OKI yang terdiri dari bidan desa, kader PKK dan kader PLKB. Masing-masing menerima insentif sebesar Rp170 ribu per bulan.Artinya, selama enam bulan terakhir hak para kader tersebut masih tertahan.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab, di satu sisi pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting. Namun di sisi lain, hak para kader yang menjadi ujung tombak di lapangan justru belum dipenuhi.
Jika dihitung, total anggaran insentif yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp.1,8 miliar. (RED)
