SAROLANGUN (JAMBI), oganpost.com – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sarolangun sekaligus Wakil Ketua Komisi II, Fazin Hisabi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mengambil langkah tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang dianggap nakal karena memainkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di bawah standar.
Permintaan itu disampaikan Fazin mengingat harga TBS hingga saat ini belum kembali normal, padahal harga kelapa sawit di pasar internasional tidak mengalami perubahan signifikan. Kondisi ini terjadi meski pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sesuai arahan Presiden.
“Pemkab perlu hadir dan mendorong normalisasi harga TBS pasca pengumuman Presiden. Pemkab harus ambil langkah tegas karena sampai hari ini harga TBS masih belum normal, sedangkan harga internasional tidak berubah,” ujar Fazin Hisabi, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Fazin, langkah tegas sangat diperlukan mengingat perizinan hingga pengoperasian PKS berada di bawah kendali pemerintah kabupaten. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Pemkab untuk memberikan sanksi jika pengusaha tidak mau menaati aturan harga yang berlaku.
“PKS ini kan urusannya banyak dengan kabupaten, mulai perizinan pendirian sampai pengoperasian pabrik juga berhubungan. Kalau mereka tidak mau, Pemkab bisa ambil langkah tegas untuk beri sanksi,” tegasnya.
Fazin menekankan, penurunan harga TBS sangat berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat Sarolangun, mengingat sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani sawit. Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kalau harga turun, tentu berdampak langsung ke petani. Ini menyangkut dapur dan kebutuhan hidup mereka. Sangat memprihatinkan, tidak ada jalan lain selain harus ditindak,” kata Fazin.
Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah Kementerian Pertanian yang terus mendorong stabilisasi harga TBS. Fazin berharap Pemkab tidak ragu berkoordinasi dengan aparat kepolisian lewat satgas pangan untuk menindak tegas pelanggaran.
“Kita kasihan dengan petani kecil. Harga pupuk mahal, harga internasional tetap, tapi di lapangan harga TBS anjlok. Kita harus lindungi masyarakat kita,” pungkas Fazin.
Laporan : Rudi
