MERANGIN (JAMBI), oganpost.com – Masalah keterlambatan pembayaran di Kabupaten Merangin seolah tak ada habisnya. Setelah gaji PPPK Pegawai Waktu Perjanjian (PW) dan honorarium Ketua RT/RW tertunggak, kini giliran dunia pendidikan yang bersuara lantang. Sejumlah sekolah mengeluhkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hingga memasuki bulan Juni 2026 ini belum juga dicairkan, padahal keterlambatan sudah berlangsung hingga enam bulan lamanya.
Akibat keterlambatan yang sangat parah ini, roda operasional sekolah pun menjadi terganggu berat. Berbagai kebutuhan mendesak terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan. Dampak ini tidak hanya dirasakan pihak sekolah, namun juga merembet ke luar, terutama para mitra penyedia kebutuhan sekolah seperti toko alat tulis kantor (ATK), percetakan, hingga penyedia jasa lainnya yang tak bisa menerima pembayaran.
“Pemerintah sekarang ini makin kusut. Padahal sebelumnya keterlambatan paling hanya satu sampai dua bulan. Baru kali ini terlambat parah, sampai lima bulan, ini sudah masuk bulan keenam,” keluh seorang pemilik usaha percetakan di Kota Bangko, Kamis (4/6/2026). Ia mengaku sangat dirugikan karena pembayaran tagihan dari sekolah-sekolah yang menjadi langganannya tertahan.
Salah satu Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya turut angkat suara. Belasan tahun mengabdi di dunia pendidikan, ia mengaku baru kali ini mengalami kemacetan pencairan dana selama ini. Kondisi ini membuat pihaknya sangat kebingungan menanggulangi kebutuhan sehari-hari.
“Belasan tahun menjabat, baru ini kejadiannya. Tidak tahu karena apa, entah dari kementrian atau ada kendala lain. Yang jelas, sekarang kami kebingungan sekali membayar tagihan listrik, beli kertas, dan kebutuhan lain,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Ia memberi contoh nyata, biaya listrik saja sekolah menghabiskan sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan, tergantung kegiatan. Mulai dari kegiatan belajar, olahraga, hingga persiapan lomba, semuanya butuh listrik dan fasilitas. Bahkan saat ada ujian TKA kemarin, biaya pemakaian listrik dan wifi juga menjadi beban.
Masalah semakin pelik bagi sekolah-sekolah besar yang aktif berprestasi. Kepala Sekolah sebuah SD besar di Kota Bangko mengaku sangat tertekan. Sekolahnya yang biasa mengharumkan nama Merangin hingga tingkat nasional, kini terancam tak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan dana.
“Kalau kami ikut lomba, dana tidak ada. Kalau tidak ikut, orang tahu sendiri sekolah kami terkenal selalu berprestasi sampai tingkat nasional. Kami benar-benar pusing menghadapi ini,” keluhnya.
Beredar kabar dana akan cair dari minggu ke minggu, namun hingga kini tak ada kepastian. “Katanya minggu depan terus, sampai hari ini nyatanya belum ada,” sesalnya.
Kondisi kritis ini akhirnya menarik perhatian DPRD Merangin. Wakil Ketua DPRD Merangin, Ahmad Fahmi, menegaskan telah mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Baginya, dana pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang tak boleh terlambat.
“Sudah kami desak terus. Ini kebutuhan mendasar, kok bisa lambat begini? Nama Merangin sudah viral karena masalah gaji PPPK, sekarang Dana BOS pun tertunda juga. Ini harus segera dibereskan,” tegas Fahmi dengan nada keras.
Namun, ada sedikit harapan muncul. Seorang kepala sekolah mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang sibuk melengkapi berkas administrasi pencairan. Ada kabar baik bahwa dana dipastikan turun dalam waktu dekat.
“Kami sedang persiapkan berkas-berkas. Insyaallah Senin nanti sudah bisa cair. Hari ini pihak Disdikbud sudah menyebar pemberitahuannya,” ujarnya berharap.
Meski begitu, para kepala sekolah dan mitra pendidikan tetap menaruh waspada dan berharap kabar ini benar-benar terwujud. Pasalnya, keterlambatan berbulan-bulan ini telah sangat membebani operasional sekolah dan ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari dunia pendidikan di Kabupaten Merangin. Kini seluruh mata tertuju pada hari Senin nanti, menanti apakah janji pencairan itu benar-benar terwujud.
Laporan : Rudy
