MERANGIN (JAMBI), oganpost.com – Kebijakan mutasi dan penonaktifan sejumlah kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Merangin menjadi sorotan publik. Sebanyak lima kepala sekolah dari wilayah Tabir dipindahkan ke wilayah Jangkat, sementara tiga kepala sekolah lainnya dinonjobkan dari jabatannya.
Kebijakan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan pendidikan dan masyarakat. Selain dinilai berdampak pada karier para kepala sekolah yang bersangkutan, keputusan tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi stabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing.
Sejumlah pihak menilai mutasi dalam birokrasi merupakan hal yang lumrah sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Namun demikian, proses pelaksanaannya diharapkan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi geografis daerah.
Pemindahan kepala sekolah dari wilayah Tabir ke Jangkat menjadi perhatian tersendiri mengingat jarak tempuh dan kondisi akses yang sangat jauh. Kondisi tersebut dinilai akan berdampak pada kehidupan keluarga para kepala sekolah, sekaligus membutuhkan proses adaptasi yang tidak singkat di tempat tugas baru.
Sementara itu, keputusan nonjob terhadap tiga kepala sekolah memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.
“Mutasi memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun harus dilakukan secara objektif, sesuai aturan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujar salah seorang pemerhati pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Dikatakannya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengelola satuan pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta membangun lingkungan sekolah yang kondusif. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut jabatan kepala sekolah diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan Mernagin.
“Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi serta kepentingan peningkatan mutu pendidikan,”jelasnya.
“Kalau lah tugas dan jaraknya sangat jauh, Dikhawatirkan penyelenggaraan pendidikan kurang efektif bagaimana mau bekerja sementara domisilinya dari tempat tugas sangat jauh. Memang setiap abdi negara harus siap ditempatkan dimana saja, tapi kita lihat juga dari sisi kemanusiaan, apalagi sudah lansia mendekati pensiun,”tuturnya.
Terpisah, salah satu kepala sekolah yang enggan disebut namanya diwilayah Tabir mengungkapkan kekecewaannya kepada dinas pendidikan kebudayaan (Dikbud) Merangin. Bahwa mereka dipindah tugaskan diwilayah Jangkat dengan alasan yang tidak jelas kesalahannya. Bahkan kata dia, ada kepala sekolahnya yang akan memasuki masa pensiun dipindah tugaskan ke Jangkat. Tak hanya itu lanjut dia, yang jadi pertanyaan lagi mengapa ada juga kepala sekolah yang dipertahankan disekolahnya, meskipun akan juga memasuki masa pensiun 1-2 tahun lagi.
“Salah kami apa pak itu yang kami tanyakan, apakah salah di administrasi, atau ada salah yang lain kami tidak tau, apalagi kami juga belum satu periode, kami sudah berumur, mana mungkin tugas disana jaraknya sangat jauh dan tidak efektif nanti kalau bekerja,”sebutnya.
Seperti diketahui 5 Kepala Sekolah yang dipindah tugaskan kewilayah jangkat yakni Zainab, Yusfa Aida, Taufik, Muhammad Hatta, dan Zakaria. Kemudian 3 Kepala Sekolah diwilayah Tabir Yang Non Job, Yakni, Hartini Asal SD N 104 Rantau Panjang, Damrat Asal SD Negeri 093 Koto Rayo, dan Maflahtul Baiti, asal SD Negeri 35 Seling.
saat di konfirmasi kepada dinas terkait melalui wa dengan kabid dinas pendidikan kebudayaan Merangin mengatakan, “Besok dikantor Bae Bang” singkatnya.
Laporan : Rudi
